TENTANG JAMINAN KESEHATAN

TANGGAL NEWSLETTER:

30 Oktober 2019

SUMBER INFORMASI:

Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

RUJUKAN: 

Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

RINGKASAN ISI:

  1. Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah)
  2. Perubahan Batas paling tinggi atas Upah per Bulan bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang sebelumnya Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
  3. Batas Rendah Upah per Bulan bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yaitu sebesar UMK (Upah Minimum Kabupaten / Kota).
  4. Dalam Hal Kabupaten / Kota tidak menetapkan Upah Minimum maka yang menjadi Dasar Perhitungan Besaran Iuran adalah sebesar UMP (Upah Minimum Provinsi).
  5. Ketentuan Besar Iuran:
  • 4% dibayar oleh Pemberi Kerja;
  • 1% dibayar Oleh Peserta.
  1. Batas Atas Upah per Bulan bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) pada Poin 1 mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan Pasal 33A pada Peraturan Presiden Terlampir.

 

  1. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)
  2. Iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per Orang per Bulan.
  3. Pada Poin 1 mulai berlaku pada Tanggal 1 Agustus 2019 sesuai dengan Pasal 29 pada Peraturan Presiden Terlampir.

 

  1. Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja)
  2. Iuran bagi Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) menjadi sebagai berikut:
  • Manfaat Pelayanan Kelas 3 menjadi Rp42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per Orang per Bulan;
  • Manfaat Pelayanan Kelas 2 menjadi Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per Orang per Bulan;
  • Manfaat Pelayanan Kelas 1 menjadi Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Orang per Bulan.
  1. Besaran Iuran pada Poin 1 mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan Pasal 34 pada Peraturan yang terlampir.
  2. Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan Iuran kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per Orang per Bulan terhitung sejak Bulan Agustus 2019 s.d. Desember 2019.

 

IMPLIKASI PERUBAHAN:

Perhitungan BPJS Kesehatan bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan BPJS Kesehatan berdasarkan Upah dan Tunjangan dan dengan batas maksimum yang lebih tinggi mengakibatkan Perhitungan Iuran Porsi Perusahaan dan Karyawan menjadi lebih tinggi.

 

ACTIONABLE ITEMS:

  1. Penambahan Changes Request (CR) CR-RDEF-0614-19-CORE-STD CORE untuk mendokumentasikan Perubahan Requirement Definition Tax & BPJS & Labour Law Updates.
  2. Penambahan Changes Request (CR) CR-MRES-1059-19-CORE-STD CORE untuk Perubahan Batas Maksimal Upah BPJS Kesehatan di dalam Sistem Penggajian GASI Generasi Pertama.
  3. Penambahan Changes Request (CR) CR-GPS-0526-19-CORE-STD CORE untuk Perubahan Batas Maksimal Upah BPJS Kesehatan di dalam Sistem Penggajian GASI Generasi Kedua.
  4. Melengkapi Requirement Definition: Kategori Reference; Lembar Kerja Tax & BPJS & Labour Law Updates.

 

LAMPIRAN:

Peraturan Presiden RI No.75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan.

 

Lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-119-1019 dapat Bapak / Ibu akses melalui:

 

GASI Website : http://www.ptgasi.co.id
GASI Facebook Account : https://www.facebook.com/pages/PT-Gunatronikatama-Cipta-GASI/144755798551/
GASI LinkedIn Account : https://www.linkedin.com/company/pt-gunatronikatama-cipta-gasi-/
GASI Twitter Account : https://twitter.com/PTGASI