Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 terTanggal 18 November 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pasal 26 (SPT PPh 21/26) serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 yang berlaku mulai Pelaporan Masa Januari 2014 Terdapat Formulir 1721-V terkait… read more →

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 November 2014 dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2015 ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2014. Besaran dari upah minimum provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia ini yang ditetapkan pada tanggal 1 November dan… read more →

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam mengemban tugas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga saat ini masih mengalami sejumlah kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Satu di antaranya keterlambatan dalam penerbitan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk menghindari terhambatnya pelayanan kepada peserta peserta BPJS Kesehatan… read more →

Sehubungan dengan Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 terTanggal 18 November 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pasal 26 (SPT PPh 21/26) serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 yang berlaku mulai Pelaporan Masa Januari 2014 berdampak pada perubahan… read more →

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2014 TANGGAL 3 JULI 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA PER-19/PJ/2014 (Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Tahun Pajak 2014) (Bagian 1:OP) Peraturan ini… read more →

Sehubungan dengan Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 terTanggal 18 Oktober 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pasal 26 (SPT PPh 21/26) serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 yang berlaku mulai Pelaporan Masa Januari 2014 berdampak pada perubahan… read more →

Sehubungan dengan Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 terTanggal 18 September 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pasal 26 (SPT PPh 21/26) serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 yang berlaku mulai Pelaporan Masa Januari 2014 berdampak pada perubahan… read more →

Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat perubahan Sistem Aplikasi Pajak (e-SPT) Penghasilan PPh21/26 sesuai PER-14/PJ/2013. Berdasarkan informasi dari Dirjen Pajak, berikut ini kami menyampaikan bahwa adanya Patch Update e-SPT Masa 21-26 2014 Versi 2.2.01 untuk menggantikan Patch Update e-SPT Masa 21-26 2014 Versi 2.2. Adapun Update Sistem Aplikasi e-SPT… read more →

TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN PAJAK SESUAI PER-38 TAHUN 2009 KODE AKUN PAJAK 411121 UNTUK JENIS PAJAK PPh PASAL 21 KODE JENIS SETORAN JENIS SETORAN KETERANGAN 100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21. 199… read more →

 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TANGGAL 20 JUNI 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : bahwa ketentuan mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan… read more →