[custom_table style=”2″]
| Besaran PTKP | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) | Persentase Kenaikan |
| Diri WP Orang Pribadi | Rp36.000.000,- | Rp54.000.000,- | 50% |
| Tambahan untuk WP Kawin | Rp3.000.000,- | Rp4.500.000,- | |
| Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami | Rp36.000.000,- | Rp54.000.000,- | |
| Tambahan untuk setiap tanggungan | Rp3.000.000,- | Rp4.500.000,- |
[/custom_table]
Penyesuaian besaran PTKP mulai diberlakukan sejak Januari 2016. Penyesuaian PTKP ini akan berdampak baik pada sisi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PTKP berarti akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang selanjutnya akan berpotensi terjadinya penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian. Namun demikian, penurunan ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Badan. Hal ini disebabkan adanya penambahan tax base dari ketiga jenis pajak tersebut.
Meskipun kenaikan PTKP mempunyai potensi penurunan pertumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini akan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya pendapatan siap belanja (disposable income) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Di samping itu, dari sektor riil diharapkan dengan kebijakan ini akan memberikan tambahan serapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di paruh kedua Tahun 2016 dan tahun berikutnya.
Kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang menunjukkan kecenderungan perlambatan sejak Tahun 2013. Hingga pada Triwulan I Tahun 2016 perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,9%. Kinerja ekonomi Negara mitra dagang utama yang melambat, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunya oleh tingkat konsumsi masyarakat yang stabil. Dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat.
Sebagai bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi pokok, PTKP berkaitan erat dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) / Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan basis perhitungannya berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). UMP/UMK dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengambilan kebijakan ini.
Besaran UMP Tahun 2016 berkisar antara Rp17,1 Juta per tahun di NTT hingga Rp37,2 Juta per tahun di DKI Jakarta. Sementara itu, di beberapa provinsi tidak menetapkan UMP melainkan menetapkan UMK untuk masing-masing kota/kabupaten. Penyesuaian UMP dan UMK telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di hampir semua daerah. Kenaikan rata-rata UMP 2016 sebesar 11,95% dibandingkan UMP Tahun 2015. Kabupaten Karawang memiliki UMK terbesar saat ini yaitu berkisar Rp39,6 Juta per tahun, telah melebihi besaran PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang saat ini berlaku.
Sumber :
http://www.kemenkeu.go.id/SP/penghasilan-tidak-kena-pajak
Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-068-0616 dapat Bapak/Ibu akses melalui:
| GASI Website | : | http://www.ptgasi.co.id |
| GASI Facebook Account | : | https://www.facebook.com/pages/PT-Gunatronikatama-Cipta-GASI/1447557985513081? |
| GASI LinkedIn Account | : | https://www.linkedin.com/company/pt-gunatronikatama-cipta-gasi-? |
| GASI Twitter Account | : | https://twitter.com/PTGASI |