TANGGAL NEWSLETTER: 3 Oktober 2025 RUJUKAN: PP Nomor 7 Tahun 2025 PP No. 36 Tahun 2025 RINGKASAN ISI: Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun
TANGGAL NEWSLETTER: 13 Juni 2025 RUJUKAN: • Permenaker No.5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker No.10 Tahun 2022 • Panduan Pengguna SIPP BSU 2025 •
TANGGAL NEWSLETTER: 8 Mei 2025 RUJUKAN: – PP No. 6 Tahun 2025 – PP No. 37 Tahun 2021 – UU No. 40 Tahun 2004 tentang
TANGGAL NEWSLETTER: 14 Maret 2025 SUMBER INFORMASI: Sosialisasi aplikasi pelaporan tahap satu (1) JKK via Sistem Informasi Pelaporan dan Pengawasan (SIPP). RUJUKAN: Sosialisasi aplikasi pelaporan
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Februari 2025 SUMBER INFORMASI: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2025 2. Materi Sosialisasi Perusahaan RUJUKAN: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
TANGGAL NEWSLETTER: 28 Februari 2025 SUMBER INFORMASI: B/726/022025 Perubahan Batasan Upah dan Manfaat Jaminan Pensiun Tahun 2025. RUJUKAN: B/726/022025 Perubahan Batasan Upah dan Manfaat Jaminan
TANGGAL NEWSLETTER: 6 Januari 2025 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/1/012025 terkait dengan ketentuan usia pensiun program jaminan pensiun tahun 2025. RUJUKAN: Surat
TANGGAL NEWSLETTER: 16 Januari 2023 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran 72/VIII-07/0123. RUJUKAN: Surat Edaran 72/VIII-07/0123. RINGKASAN ISI: Melalui Surat Pemberitahuan Updating Edab versi 7.1.0 Badan Usaha, BPJS
TANGGAL NEWSLETTER: 2 Maret 2023 SUMBER INFORMASI: Informasi Ketentuan Batasan Upah dan Manfaat Jaminan Pensiun Tahun 2023. RUJUKAN: Informasi Ketentuan Batasan Upah dan Manfaat Jaminan
TANGGAL NEWSLETTER: 10 April 2023 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan Nomor 5436/IV-02/0423. RUJUKAN: Surat Edaran BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan Nomor
TANGGAL NEWSLETTER: 3 Mei 2023 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Nomor B/12/012023 terkait Batasan Minimal Pelaporan Upah Tenaga Kerja. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2013. RUJUKAN:
TANGGAL NEWSLETTER: 11 Oktober 2023 SUMBER INFORMASI: Formulir upload Badan Usaha pada aplikasi e-Dabu Materi eDabu versi 7.6.0 RUJUKAN: Formulir upload Badan Usaha pada aplikasi
TANGGAL NEWSLETTER: 7 November 2023 SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 RUJUKAN: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
TANGGAL NEWSLETTER: 3 Januari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK: Untuk perusahaan yang mendapatkan Surat Edaran terkait Pemberlakuan UMP/UMK Tahun 2022 Sebagai Dasar Perhitungan Iuran dapat melakukan
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Januari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan berjalan mulai Februari 2022 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan Nomor
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Januari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Melakukan penyesuaian usia pensiun menjadi 58 tahun SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/1217/012022 RUJUKAN: Surat Edaran
TANGGAL NEWSLETTER: 15 Februari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Melakukan penyesuaian usia pensiun menjadi 58 tahun SUMBER INFORMASI: Permenaker No.2 Tahun 2022 RUJUKAN: Permenaker No.2 Tahun 2022
TANGGAL NEWSLETTER: 21 Februari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perubahan tata cara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan e-SPT OP menjadi melalui e-Form dan e-Filing SUMBER INFORMASI:
TANGGAL NEWSLETTER: 1 Maret 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perubahan Batasan Upah Jaminan Pensiun akan berlaku mulai bulan Maret 2022 Terdapat perubahan nilai potongan Jaminan Pensiun Karyawan untuk
TANGGAL NEWSLETTER: 31 Mei 2022 SUMBER INFORMASI: 2022_PerMen No. 4 Tahun 2022 – Tata Cara & Syarat Pembayaran Manfaat JHT RUJUKAN: 2022_PerMen No. 4 Tahun 2022
TANGGAL NEWSLETTER: 15 Juli 2022 SUMBER INFORMASI: Siaran Pers BPJS Kesehatan “Cegah Risiko Penyakit Kronis, BPJS Kesehatan Ajak Peserta Lakukan Skrining Kesehatan”. RUJUKAN: Siaran Pers BPJS
TANGGAL NEWSLETTER: 11 Agustus 2022 SUMBER INFORMASI: Informasi Kelengkapan Dokumen PHK dari RO BPJS Kesehatan. 5944_Perubahan Dokumen PHK. Format Dokumen PHK baru. RUJUKAN: Informasi Kelengkapan Dokumen
TANGGAL NEWSLETTER: 14 September 2022 SUMBER INFORMASI: Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. MATERI SOSIALISASI BSU22. MATERI
TANGGAL NEWSLETTER: 23 Februari 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Penurunan Batasan Upah Jaminan Pensiun akan berlaku mulai Bulan Maret 2021 Terdapat perubahan nilai potongan JP Karyawan
TANGGAL NEWSLETTER: 12 Maret 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Proses Penonaktifan Pekerja pada BPJS Kesehatan harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Perusahaan &
TANGGAL NEWSLETTER: 27 Juli 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perubahan Input Template SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan untuk Pendaftaran Tenaga Kerja dan Penonaktifan Tenaga Kerja SUMBER
TANGGAL NEWSLETTER: 6 September 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK: NA SUMBER INFORMASI: https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20210904234240-4-273690/ombudsman-ri-apresiasi-layanan-hybrid-bpjs-ketenagakerjaan/amp RUJUKAN: https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20210904234240-4-273690/ombudsman-ri-apresiasi-layanan-hybrid-bpjs-ketenagakerjaan/amp RINGKASAN ISI: Terkait informasi tentang layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui
TANGGAL NEWSLETTER: 14 Desember 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Untuk perusahaan yang mendapatkan Surat Edaran terkait Himbauan Pengumpulan Nomor Rekening Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
TANGGAL NEWSLETTER: 10 Desember 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Desember 2020 diharapkan dapat dilakukan paling lambat Tanggal 20 Desember 2020 dari
TANGGAL NEWSLETTER: 8 September 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perpanjangan batas waktu pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sebelumnya paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya
TANGGAL NEWSLETTER: 6 Januari 2020 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Nomor B/37359/122019 Surat Edaran Nomor B/37265/122019 RUJUKAN: Surat Edaran Nomor B/37359/122019 Surat Edaran Nomor B/37265/122019
TANGGAL NEWSLETTER: 29 November 2019 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Nomor B/35447/112019 RUJUKAN: Surat Edaran Nomor B/35447/112019 RINGKASAN ISI: Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/35447/112019 mengenai Kepatuhan
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Oktober 2019 SUMBER INFORMASI: Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 RUJUKAN: Peraturan Presiden No.75 Tahun
TANGGAL NEWSLETTER: 29 Juli 2019 SUMBER INFORMASI: https://www.bpjs-kesehatan.go.id RUJUKAN: https://www.bpjs-kesehatan.go.id RINGKASAN ISI: Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan Jaminan berupa Perlindungan Kesehatan
TANGGAL NEWSLETTER: 29 Juli 2019 SUMBER INFORMASI: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id RUJUKAN: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id RINGKASAN ISI: BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki empat (4) Program Perlindungan Jaminan Sosial, di antaranya
TANGGAL NEWSLETTER: 23 Juli 2019 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Kesehatan No.501/IV-10/0719 tentang Penutupan Aplikasi New e-DABU Versi 3.1.0 RUJUKAN: Surat Edaran BPJS
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan telah menentukan Usia Pensiun yang ditetapkan pertama kali adalah 56 Tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/28595/112018 perihal Pembayaran Iuran Bulan November dan Desember serta Perhitungan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) Tahun 2018, menyampaikan bahwa dalam
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan BPJS Ketenagakerjaan (PERBPJSTK) Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 5 April 2018 Tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, Formulir Program Jaminan
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/12284/052018 yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan perihal pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan karena Libur Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah,
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/3478/052018 dan Surat Edaran Nomor B/4092/052018 dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan perihal Pelaporan dan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei 2018, menyampaikan
Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun (JP), khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/13496/102017 perihal Pembayaran Iuran Bulan November dan Desember serta Perhitungan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) Tahun 2017, menyampaikan bahwa dalam
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun (JP), khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga
Sehubungan telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 227 Tahun 2016 Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017,
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/3235/112016 perihal Pembayaran Iuran November dan Desember 2016 serta Perhitungan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) Tahun 2016. Dalam upaya peningkatan
Sehubungan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku
Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun, khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga kerja
Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun, khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga kerja
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/658/112015 perihal Pembayaran Iuran Bulan Desember dan Perhitungan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) Tahun 2015, menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepesertaan Badan Usaha bahwa pelayanan mutasi kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) dan pemuktahiran data kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang selama
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang selanjutnya disebut dengan JHT, telah resmi direvisi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan resmi memutuskan besaran iuran wajib pensiun untuk seluruh pekerja di Indonesia adalah sebesar 3% (tiga persen) dari Upah setiap bulan dan
Bersamaan dengan beroperasinya secara penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait perubahan pencairan Dana
Dalam rangka meningkatkan percepatan, kemudahan, keakuratan, dan transparansi administrasi data dalam pelaporan bulanan oleh perusahaan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memberlakukan metode pelaporan dengan Sistem
Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka ruang seluasnya bagi peserta untuk mendapatkan manfaat lebih (khususnya dalam hal manfaat
Setelah melalui serangkaian pertemuan dan pembicaraan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akhirnya disepakati bahwa perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Juli 2015 akan menyelenggarakan program Jaminan Pensiun. Dengan program ini, para pekerja swasta bisa memperoleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam mengemban tugas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga saat ini masih mengalami sejumlah kendala
Saat ini teknologi semakin canggih dan menjanjikan berbagai kemudahan dalam perolehan berbagai informasi penting melalui fasilitas aplikasi penunjang alat komunikasi atau Smartphone. BPJS Ketenagakerjaan-pun beriisiatif
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan tiga perusahaan jaminan kesehatan telah bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) effektif sejak tanggal 1
Purwokerto, Rabu 2 Januari 2013, Suaramerdeka.com – Puji Purwanto/CN33/JBSMPekerja yang belum diikutsertakan pada program Jamsostek oleh perusahaannya, kini bisa mendaftarkan sendiri sebagai peserta Jamsostek tanpa
Jamsostek dan 3 Perusahaan Melebur ke BPJS Tahun Depan Jakarta, Rabu 12 September 2012, Metrotvnews.com – PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan tiga perusahaan
“PEMERINTAH KELUARKAN PP NO 53 TAHUN 2012 UNTUK TINGKATKAN MANFAAT JAMSOSTEK” sumber: jamsostek.sulut.com Pemerintah telah mengeluarkan PP No 53 tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas