TANGGAL NEWSLETTER:
31 Mei 2022
SUMBER INFORMASI:
2022_PerMen No. 4 Tahun 2022 – Tata Cara & Syarat Pembayaran Manfaat JHT
RUJUKAN:
2022_PerMen No. 4 Tahun 2022 – Tata Cara & Syarat Pembayaran Manfaat JHT
RINGKASAN ISI:
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri atau PerMen No. 4 tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT pada tanggal 26 April 2022. Sehingga pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
Peserta program JHT terdiri atas:
1. Peserta Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
2. Peserta Bukan Penerima Upah.
Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi:
1. Pekerja pada perusahaan;
2. Pekerja pada orang perseorangan; dan
3. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam (6) bulan.
Manfaat JHT dibayarkan kepada Peserta jika:
1. Peserta yang mencapai usia pensiun termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja.
2. Mengalami cacat total tetap
3. Meninggal Dunia
4. Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Peserta yang mengundurkan diri;
b. Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu (1) bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja
- Permohonan pembayaran manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun dapat diajukan oleh Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan melampirkan:
a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
b. Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lainnya - Pengajuan pembayaran manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri disampaikan oleh Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan melampirkan:
a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
b. Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lainnya; dan
c. Keterangan Pengunduran Diri dari pemberi kerja tempat Peserta bekerja.
- Pengajuan pembayaran manfaat JHT bagi Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan melampirkan:
a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
b. Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lainnya; dan
c. Tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, atau surat laporan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, atau pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja dan pernyataan tidak menolak PHK dari pekerja, atau perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja/buruh, atau petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial.
