Tax Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 1 April 2026 RUJUKAN: 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026. RINGKASAN ISI: A. Perubahan Ketentuan melalui PER-3/PJ/2026 terhadap PER-11/PJ/2025 PER-3/PJ/2026 menetapkan pembaruan atas ketentuan tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) yang sebelumnya diatur dalam PER-11/PJ/2025. Pembaruan ini dilakukan dengan menggantikan sebagian ketentuan...
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2026 RUJUKAN: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 54 Tahun 2025. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2025. RINGKASAN ISI: PER-23/PJ/2025 diterbitkan untuk memperbarui ketentuan...
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2026 RUJUKAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 RINGKASAN ISI: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 diterbitkan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi Tahun Anggaran 2026, dengan tujuan utama untuk: • Menjaga daya beli masyarakat. • Mendukung stabilisasi ekonomi dan sosial. • Memberikan fasilitas fiskal kepada sektor...
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Desember 2025 RUJUKAN: • PER-22/PJ/2025 (Daftar lembaga zakat terbaru). • Lampiran I PER-3/PJ/2025 (Daftar lembaga zakat sebelumnya sebagai pembanding). RINGKASAN ISI: PER-22/PJ/2025 merupakan perubahan kelima atas PER-04/PJ/2022 mengenai daftar badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan pembayarannya dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan. Fokus utama PER-22/PJ/2025:...
TANGGAL NEWSLETTER: 21 November 2025 RUJUKAN: Buku Panduan Validasi & Registrasi Massal NIK Melalui Portal NIK. RINGKASAN ISI: Versi dan Layanan Portal NPWP • Versi 1: Memfasilitasi Wajib Pajak (WP) untuk melakukan pengecekan status pemadanan NIK-NPWP secara massal. • Versi 2: Menambahkan layanan “Validasi NIK”, yang memungkinkan pemberi kerja untuk melakukan validasi dan registrasi NIK...
Jamsostek & BPJS Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 20 April 2026 RUJUKAN: Surat BPJS Kesehatan Nomor 589/IV-01/0426 tentang Undangan Sosialisasi Persiapan Implementasi Multi Factor Authentication (MFA) pada e-Dabu Badan Usaha Surat BPJS Kesehatan Nomor No 668/IV-02/0426 tentang Sosialisasi Persiapan Implementasi MFA E-Dabu Materi Sosialisasi Persiapan Implementasi Multi Factor Authentication (MFA) e-Dabu Badan Usaha RINGKASAN ISI: Konsep Multi Factor Authentication (MFA) Multi...
TANGGAL NEWSLETTER: 3 April 2026 RUJUKAN: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Bukan Penerima Upah. RINGKASAN ISI: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 menetapkan penyesuaian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dalam bentuk keringanan iuran...
TANGGAL NEWSLETTER: 3 Oktober 2025 RUJUKAN: PP Nomor 7 Tahun 2025 PP No. 36 Tahun 2025 RINGKASAN ISI: Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Padat Karya Tertentu Tahun 2025, regulasi ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mengantisipasi ketidakmampuan perusahaan industri padat karya tertentu dalam...
TANGGAL NEWSLETTER: 13 Juni 2025 RUJUKAN: • Permenaker No.5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker No.10 Tahun 2022 • Panduan Pengguna SIPP BSU 2025 • Website Resmi : https://bsu.kemenaker.go.id, https://bpjsketenagakerjaan.go.id RINGKASAN ISI: Jumlah bantuan: Rp300.000,- per bulan selama dua (2) bulan (dibayarkan sekaligus). Syarat Penerima: a. WNI. b. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d. April 2025...
TANGGAL NEWSLETTER: 8 Mei 2025 RUJUKAN: – PP No. 6 Tahun 2025 – PP No. 37 Tahun 2021 – UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN – UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja – Permenaker No. 7 & 15 Tahun 2021 – Permenkeu No. 148 Tahun 2021 RINGKASAN ISI: Perluasan Cakupan Peserta Pekerja...
Labor Law Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 31 Desember 2025 RUJUKAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/896/KPTS/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1327 TAHUN 2025 KEPUTUSAN GUBERNUR BANGKA BELITUNG NOMOR 100.3.3.1/684/DISNAKER/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR K.646.DKKTRANS.TAHUN 2025 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 963/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1153/KBP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/865/V.08/HK/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 701 TAHUN 2025...
TANGGAL NEWSLETTER: 22 September 2025 RUJUKAN: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1497 Tahun 2025; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025; dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025. RINGKASAN ISI: Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1497 Tahun 2025, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2...
TANGGAL NEWSLETTER: 8 Agustus 2025 RUJUKAN: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 933 Tahun 2025; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025; dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025. RINGKASAN ISI: Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 933 Tahun 2025, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1...
TANGGAL NEWSLETTER: 1 Juli 2025 RUJUKAN: • UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera. • PP No. 25 Tahun 2020 (jo. PP No. 21 Tahun 2024). • PRLB BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023. • PRLB BP Tapera No. 4 Tahun 2021 (dicabut). • PRLB BP Tapera No. 2 Tahun 2025. RINGKASAN ISI: Tapera (Tabungan...
TANGGAL NEWSLETTER: 6 Januari 2025 SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 832 Tahun 2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. RUJUKAN: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 832 Tahun 2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. RINGKASAN ISI: Sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 832 tahun 2024 Tentang Upah...