UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2021

TANGGAL NEWSLETTER:
4 November 2020

IMPLIKASI PERUBAHAN:
1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sesuai Peraturan.
2. Mengajukan Surat Permohon untuk penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 dan/atau disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 sesuai ketentuan peraturan terkait.

SUMBER INFORMASI:
1. Peraturan Gubernur 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi 2021
2. SE Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
3. Peraturan Presiden No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
4. https://money.kompas.com/read/2020/11/02/071348026/daftar-ump-2021-provinsi-se-pulau-jawa-siapa-tertinggi-dan-terendah?page=all
5. https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/ump-sulsel-naik-2-persen-tahun
6. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103181614-532-565460/daftar-lengkap-ump-2021-di-34-provinsi
7. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201103200408-4-199084/catat-ini-provinsi-yang-ump-2021-naik-dan-tak-naik
8. https://jatengprov.go.id/publik/2021-ump-jateng-naik-327-persen

RUJUKAN:
1. Peraturan Gubernur 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi 2021
2. SE Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
3. Peraturan Presiden No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

RINGKASAN ISI:
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan untuk mempertimbangkan kondisi perekonomian di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional meminta Gubernur untuk:
1. Melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Provinsi Tahun 2020.
2. Melaksanakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur dari tiap Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021. Tercatat 29 Provinsi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 dan tercatat lima (5) Provinsi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Tahun 2021 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Tahun 2021 juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.
Untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2020 terdapat beberapa hal yang diputuskan, yaitu:
1. Pengusaha dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat sepuluh (10) hari sebelum diberlakuan, dengan persyaratan dan teknis sesuai Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP).
2. Pengusaha / Perusahaan atau Pemberi Kerja yang berdampak secara ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengajukan permohonan pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan besaran sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
3. Pengusaha / Perusahaan atau Pemberi Kerja dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021, kecuali memenuhi ketentuan poin #1 dan #2.

Berikut daftar 34 Provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021: