TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN PAJAK SESUAI PER-38 TAHUN 2009 KODE AKUN PAJAK 411121 UNTUK JENIS PAJAK PPh PASAL 21 KODE JENIS SETORAN JENIS SETORAN KETERANGAN 100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus…
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TANGGAL 20 JUNI 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : bahwa ketentuan mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) telah diatur…
Sehubungan dengan akan diadakannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Hari Rabu Tanggal 9 Juli 2014, berikut adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.5/MEN/VI/2014 Tentang Hari Libur Bagi Pekerja / Buruh Pada…
Sehubungan dengan perbaikan redaksional pada Lampiran III Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal…
e-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak berbentuk Elektronik, dimana e-Faktur Pajak ini memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Wajib Pajak juga terhindar dari Faktur…
Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,…
Pekerja Bisa Daftar Jamsostek Sendiri – Peraturan No.20-2012 Menaker Purwokerto, Rabu 2 Januari 2013, Suaramerdeka.com – Puji Purwanto/CN33/JBSM Pekerja yang belum diikutsertakan pada program Jamsostek oleh perusahaannya, kini bisa mendaftarkan sendiri sebagai peserta Jamsostek tanpa menunggu perusahaan. Ketentuan itu telah…
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Dirjen Pajak menetapkan mulai diberlakukannya PER-31/PJ/2012 pada tanggal 1 Januari 2013 menggantikan PER-31 dan PER-57/PJ/2009 yang merupakan Pedoman Teknis Tatacara…
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 09/PJ/2013 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TENTANG SENSUS PAJAK NASIONAL Ref: Jakarta, 19/07/2013 MoF (Fiscal) News – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyelenggarakan sensus pajak nasional tahun ini. Sensus akan diselenggarakan hingga 31 Desember 2013 mendatang. Pelaksanaan sensus…