News.

TANGGAL NEWSLETTER:
26 Juni 2019

SUMBER INFORMASI:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

RUJUKAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan  

RINGKASAN ISI:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) yang berlaku pada Tanggal 5 April 2019 menjelaskan bahwa:

1. Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
   secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Penyusunan dan penyampaian
   Laporan dilakukan dalam hal Bank memiliki kewajiban, memenuhi kriteria,
   dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Laporan yang perlu disusun dan disampaikan oleh Bank terdiri dari:
3. Laporan harian;
4. Laporan mingguan;
5. Laporan bulanan;
6. Laporan triwulanan;
7. Laporan semesteran;
8. Laporan tahunan; dan
9. Laporan lain

Bank wajib menyampaikan masing-masing
Laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2019 Pasal 21 menyebutkan
  bahwa Bank yang tidak memenuhi dan melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur
  akan dikenakan Sanksi Administratif berupa:
• Teguran tertulis;
• Penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola
  dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
• Larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
• Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
• Pencantuman anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif
  dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama
  Bank.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 12/POJK.03/2019 Pasal 22 ayat
  (1) menyebutkan bahwa Bank yang tidak menyampaikan Laporan setelah batas akhir
  penyampaian Laporan dikenakan sanksi administratif
  berupa denda sebesar
  Rp1.000.000,- per hari dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,- per jenis
  Laporan.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 12/POJK.03/2019 Pasal 22 ayat
  (2) menyebutkan bahwa Kesalahan informasi yang disampaikan dalam laporan
  berdasarkan temuan Bank atau Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,- per kesalahan isian dan paling banyak
  sebesar Rp10.000.000,- per Laporan.
• Sebagaimana disampaikan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  No. 12/POJK.03/2019 Pasal 24, Bank dapat
  dikecualikan dari sanksi administratif berupa denda dengan ketentuan syarat
  tertentu.
• Jenis Laporan yang wajib disampaikan diuraikan dalam Pasal 5 sampai dengan
  Pasal 11 POJK. Pada saat ini, Laporan yang dicantumkan dalam POJK ini adalah
  Laporan yang telah dikembangkan di APOLO, dimana periode efektif penyampaian
  pertama kali diatur sebagai berikut:

• Bank wajib melakukan koreksi kesalahan informasi dalam Laporan berdasarkan
  temuan Bank, hasil audit akuntan publik, dan/atau temuan OJK. Bank hanya dapat
  menggunakan Sistem Pelaporan OJK untuk penyampaian Laporan dan/atau koreksi
  sampai dengan akhir bulan keenam setelah periode data Laporan. Setelahnya,
  Laporan dan/atau koreksi disampaikan secara luring (offline).
• OJK akan menginformasikan kepada Bank dalam hal OJK mengalami gangguan
  teknis. Bank wajib menyampaikan Laporan secara daring (online) paling
  lambat 1 (satu) hari kerja setelah gangguan teknis di OJK teratasi.
• Bank yang mengalami keadaan kahar
  memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas
  waktu pelaporan.

IMPLIKASI PERUBAHAN:

1. Perubahan tata cara penyampaian Laporan bank umum melalui Sistem Pelaporan
   OJK, yang saat ini dilakukan pada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).
2. Perubahan jangka waktu dalam
   melakukan pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menjadi laporan harian,
   laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran,
   laporan tahunan.

ACTIONABLE ITEMS:

1. Penambahan Changes Request (CR) CR-RDEF-0367-19-CORE-STD CORE untuk
   mendokumentasikan Perubahan Requirement Definition Tax & BPJS & Labour
   Law Updates.
2. Melengkapi Requirement Definition: Kategori Reference;
   Lembar Kerja Tax & BPJS & Labour Law Updates.

LAMPIRAN:

Otoritas
Jasa Keuangan Republik Indonesia NOMOR 12 /POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank
Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap /
rinci terkait Newsletter GASI NL-114-0619 dapat Bapak / Ibu akses melalui: