PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TANGGAL 20 JUNI 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : bahwa ketentuan mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau...

Sehubungan dengan perbaikan redaksional pada Lampiran III Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disampaikan melalui Distribusi II Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013, dengan ini perlu disampaikan...

e-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak berbentuk Elektronik, dimana e-Faktur Pajak ini memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Wajib Pajak juga terhindar dari Faktur Pajak  fiktif yang dapat merugikan perusahaan.Keuntungan lain dengan adanya e-Faktur Pajak adalah tandatangan basah pada...

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK Menimbang : bahwa untuk...

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi http://triyani.wordpress.com/tag/per-31pj-2012/ Dirjen Pajak menetapkan mulai diberlakukannya PER-31/PJ/2012 pada tanggal 1 Januari 2013 menggantikan PER-31/PJ./2009 dan PER-57/PJ/2009 yang merupakan Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21/26 yang mulai berlaku 1 Januari 2013. Pada halaman...