Tax Updates

PERATURAN DIRJEN PAJAK NO. 32/PJ/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 TAHUN 2015

Pada Siaran Pers yang telah disampaikan sebelumnya bahwa atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana perubahan tersebut telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mengakibatkan beberapa konsekuensi untuk sisi Wajib Pajak yaitu: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember...

PERATURAN MENKEU REPUBLIK INDONESIA NO. 122/PMK.10/2015 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan untuk kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi sebesar Rp36.000.000,- setahun atau dapat dikatakan untuk penghasilan sebesar Rp3.000.000,- sebulan tidak akan dikenakan lagi pajak penghasilan (PPh). Hal Ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang dikutip dari...

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ELEKTRONIK (E-BILLING)

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu fasilitas tersebut adalah Sistem Pembayaran elektronik (Billing Sistem). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menerapkan...

BATAS AKHIR PELAPORAN SPT UNTUK MASA JUNI 2015 DIUNDUR MENJADI TANGGAL 22 JULI 2015

Berdasarkan Pasal Dua Belas (12) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 bahwa pelaporan pajak mempunyai batas akhir bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud di atas termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan...

MENKEU REPUBLIK INDONESIA RILIS PERATURAN UNTUK PENGHAPUSAN SANKSI TELAT BAYAR PAJAK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Pihak-pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai...

Jamsostek & BPJS Updates

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO. 20-2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMSOSTEK MENGALAMI PERUBAHAN ATURAN

Pekerja Bisa Daftar Jamsostek Sendiri – Peraturan No.20-2012 Menaker Purwokerto, Rabu 2 Januari 2013, Suaramerdeka.com – Puji Purwanto/CN33/JBSM Pekerja yang belum diikutsertakan pada program Jamsostek oleh perusahaannya, kini bisa mendaftarkan sendiri sebagai peserta Jamsostek tanpa menunggu perusahaan. Ketentuan itu telah diatur pada Peraturan Menakertrans Nomor 20 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran...

BPJS KETENAGAKERJAAN MENGELUARKAN APLIKASI BPJS KETENAGAKERJAAN (BPJS-TK) MOBILE

Saat ini teknologi semakin canggih dan menjanjikan berbagai kemudahan dalam perolehan berbagai informasi penting melalui fasilitas aplikasi penunjang alat komunikasi atau Smartphone. BPJS Ketenagakerjaan-pun beriisiatif kembangkan hal serupa, bekerjasama dengan Play Store, mebuat BPJSTK Mobile.BPJSTK Mobile adalah bentuk perluasan media layanan informasi Program BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh Peserta BPJS. Aplikasi...

TRANSISI PROGRAM JPK JAMSOSTEK KE PROGRAM BPJS KESEHATAN

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan tiga perusahaan jaminan kesehatan telah bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) effektif sejak tanggal 1 Januari 2014. Terkait dengan hal tersebut maka perusahaan pengguna JPK Jamsostek wajib melakukan registrasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan membayar Iuran BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 Januari...

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN KEPUTUSAN NO. 20-2012 MENAKER YANG MENJELASKAN BAHWA PARA PEKERJA BISA DAFTAR JAMSOSTEK SENDIRI

Purwokerto, Rabu 2 Januari 2013, Suaramerdeka.com – Puji Purwanto/CN33/JBSMPekerja yang belum diikutsertakan pada program Jamsostek oleh perusahaannya, kini bisa mendaftarkan sendiri sebagai peserta Jamsostek tanpa menunggu perusahaan. Ketentuan itu telah diatur pada Peraturan Menakertrans Nomor 20 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam Permen...

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS-TK)

Jamsostek dan 3 Perusahaan Melebur ke BPJS Tahun Depan Jakarta, Rabu 12 September 2012, Metrotvnews.com – PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan tiga perusahaan jaminan kesehatan akan bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun depan. Saat ini sekitar 80 persen aset Jamsostek sudah dialihkan ke dalam BPJS. Dengan begitu, PT Jamsostek berubah badan...

Labor Law Updates

No posts found.