Tax Updates
Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan bagian mengenai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri...
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 /PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pasal 1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan menjadi sebagai berikut: a. Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi b. Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin...
Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50% dibandingkan besaran PTKP yang berlaku sejak Tahun 2015. Dengan demikian, seluruh Wajib Pajak baik perusahaan maupun perorangan sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun besaran PPh terutang dengan menggunakan PTKP yang baru untuk Tahun Pajak 2016 dan sesudahnya. Rincian...
Tinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus membayar pajak dengan menggunakan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing efektif per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing berupa lima belas (15) digit kode angka yang diterbitkan melalui Sistem Billing Pajak. Untuk itu, kepada semua Wajib Pajak disarankan...
Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan terkait kenaikan batas minimun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 sebesar 50% dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan pada Tahun 2015. Pemerintah berencana menyesuaikan besaran nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36.000.000,- setahun menjadi Rp54.000.000,- setahun atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp3.000.000,- per bulan...
Jamsostek & BPJS Updates
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/658/112015 perihal Pembayaran Iuran Bulan Desember dan Perhitungan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) Tahun 2015, menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada peserta dan penyelesaian perhitungan saldo Jaminan Hari Tua di Bulan Desember 2015 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut: Untuk tertib administrasi kepesertaan, pelaporan Data Upah dan Mutasi Tenaga...
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepesertaan Badan Usaha bahwa pelayanan mutasi kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) dan pemuktahiran data kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang selama ini dilakukan secara manual ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 dapat dilakukan melalui Email dengan syarat sebagai berikut: Membuat Surat Permohonan Mutasi yang di cetak...
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang selanjutnya disebut dengan JHT, telah resmi direvisi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran...
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan resmi memutuskan besaran iuran wajib pensiun untuk seluruh pekerja di Indonesia adalah sebesar 3% (tiga persen) dari Upah setiap bulan dan berlaku sejak Tanggal 1 Juli 2015. Hal tersebut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Kepesertaan Iuran Pensiun terdiri atas: Pekerja...
Bersamaan dengan beroperasinya secara penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait perubahan pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari sebelumnya minimal kepesertaan 5 tahun menjadi 10 tahun kepesertaan. Akibatnya banyak pekerja yang telah berhenti dari pekerjaannya melakukan protes kebijakan yang dianggap kurang sosialisasi tersebut...
Labor Law Updates
Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 menetapkan bahwa Hari dan Tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua adalah Hari Rabu, Tanggal 19 April 2017. Atas hal tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang...
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2017 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2016 dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2017 ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada Tanggal 21 November 2016. Berdasarkan...
Latar Belakang Untuk menjawab kebutuhan akan perumahan rakyat yang terjangkau dan sebagai salah satu bentuk usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat, DPR dan Pemerintah Indonesia bersama-sama membentuk suatu Undang-Undang yang bernama Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). UU Tapera akan menjadi landasan hukum untuk salah satu program Pemerintah bernama Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)...
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/ BURUH DI PERUSAHAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA / BURUH DI PERUSAHAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan...
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 November 2015 dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2015 ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada tanggal...