TANGGAL NEWSLETTER: 10 Desember 2020   IMPLIKASI PERUBAHAN: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Desember 2020 diharapkan dapat dilakukan paling lambat Tanggal 20 Desember 2020 dari yang sebelumnya paling lambat Tanggal 15 di bulan berikutnya.   SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Nomor B/16047/112020.   RUJUKAN:  Surat Edaran Nomor B/16047/112020.   RINGKASAN ISI:… read more →

TANGGAL NEWSLETTER: 10 Desember 2020   IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days). Terdapat Perubahan Perhitungan Lembur pada Bulan Desember 2020.   SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan… read more →

TANGGAL NEWSLETTER: 30 November 2020   IMPLIKASI PERUBAHAN: Terdapat Perubahan Time Slice pada Payroll Activites Weekly Progress Update (PAWPU). Terdapat Perubahan Perhitungan Jumlah Hari Kerja pada Bulan Desember 2020.   SUMBER INFORMASI: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati… read more →

TANGGAL NEWSLETTER: 4 November 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: 1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sesuai Peraturan. 2. Mengajukan Surat Permohon untuk penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 dan/atau disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 sesuai ketentuan peraturan terkait. SUMBER INFORMASI: 1. Peraturan Gubernur 103 Tahun 2020 tentang… read more →

TANGGAL NEWSLETTER: 8 September 2020   IMPLIKASI PERUBAHAN: Perpanjangan batas waktu pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sebelumnya paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya menjadi paling lambat Tanggal 30 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Keringanan 99% Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) dari… read more →

TANGGAL NEWSLETTER: 20 Juli 2020   IMPLIKASI PERUBAHAN: Untuk Perusahaan yang baru mendapatkan Insentif Pajak sejak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020: Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Masa Juli s.d. Desember 2020) untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pemberian Fasilitas PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) (Masa Juli… read more →

TANGGAL NEWSLETTER: 18 Juni 2020   IMPLIKASI PERUBAHAN: Berubahnya Perhitungan Jam Mulai Lembur disesuaikan dengan Jam selesai kerja saat ini   SUMBER INFORMASI: https://setkab.go.id   RUJUKAN:  Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 terkait pengaturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019… read more →

TANGGAL NEWSLETTER: 5 Juni 2020   IMPLIKASI PERUBAHAN: Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dengan rincian iuran yang akan ditanggung oleh peserta sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Pembayaran iuran simpanan… read more →

TANGGAL NEWSLETTER: 15 Mei 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK XXX (KLIEN): Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah disampaikan melalui e-Reporting Insentif Covid-19 pada laman pajak.go.id Pelaporan realisasi PPh Pasal 21 DTP dilakukan setiap bulan paling lambat Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ketentuan ini berlaku untuk… read more →

TANGGAL NEWSLETTER: 12 Mei 2020   IMPLIKASI PERUBAHAN: Pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5 (lima) persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar. Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada Pekerja/Buruh. Apabila Perusahaan tidak… read more →