PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) TAHUN 2026

TANGGAL NEWSLETTER: 31 Desember 2025 RUJUKAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/896/KPTS/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1327 TAHUN 2025 KEPUTUSAN GUBERNUR BANGKA BELITUNG NOMOR 100.3.3.1/684/DISNAKER/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR K.646.DKKTRANS.TAHUN 2025 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 963/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1153/KBP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/865/V.08/HK/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 701 TAHUN 2025 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1142 TAHUN 2025 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR

Read More »
December 31, 2025 No Comments

VALIDASI & REGISTRASI MASSAL NIK MELALUI PORTAL NPWP

TANGGAL NEWSLETTER: 21 November 2025 RUJUKAN: Buku Panduan Validasi & Registrasi Massal NIK Melalui Portal NIK. RINGKASAN ISI:  Versi dan Layanan Portal NPWP • Versi 1: Memfasilitasi Wajib Pajak (WP) untuk melakukan pengecekan status pemadanan NIK-NPWP secara massal. • Versi 2: Menambahkan layanan “Validasi NIK”, yang memungkinkan pemberi kerja untuk melakukan validasi dan registrasi NIK pegawai secara massal dalam sistem Coretax. Saat ini, layanan ini hanya tersedia untuk pemberi kerja

Read More »
December 12, 2025 No Comments

PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023

TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2023 SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022

Read More »
January 18, 2023 No Comments

UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2022

TANGGAL NEWSLETTER: 31 Desember 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sesuai Peraturan. SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur Bali Nomor 779/03-M/HK/2021 Tentang Upah Minimum Provinsi

Read More »
January 7, 2022 No Comments

HIMBAUAN PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN DESEMBER 2020

TANGGAL NEWSLETTER: 10 Desember 2020   IMPLIKASI PERUBAHAN: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Desember 2020 diharapkan dapat dilakukan paling lambat Tanggal 20 Desember 2020 dari yang sebelumnya paling lambat Tanggal 15 di bulan berikutnya.   SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Nomor B/16047/112020.   RUJUKAN:  Surat Edaran Nomor B/16047/112020.   RINGKASAN ISI: Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/35447/112019 mengenai Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundangan dan Tertib Administrasi Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan serta Pembayaran Iuran

Read More »
December 18, 2020 No Comments

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PERUBAHAN KEEMPAT LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

TANGGAL NEWSLETTER: 10 Desember 2020   IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days). Terdapat Perubahan Perhitungan Lembur pada Bulan Desember 2020.   SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2020; dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2020.  

Read More »
December 17, 2020 No Comments

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

TANGGAL NEWSLETTER: 16 September 2019   SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 728 Tahun 2019; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 213 Tahun 2019; dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2019. RUJUKAN:  Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 728 Tahun 2019; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 213 Tahun 2019; dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Read More »
October 17, 2019 No Comments

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TERKAIT HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 617 Tahun 2018, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 262 Tahun 2018 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, menyampaikan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 maka disampaikan beberapa hal

Read More »
January 30, 2019 No Comments

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2019

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2018. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 34 Provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019. Tercatat 34 Provinsi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada

Read More »
November 14, 2018 No Comments

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERITAHUAN LIBUR NASIONAL HARI PEMUNGUTAN SUARA PILKADA TAHUN 2018

Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 menetapkan bahwa Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah Hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2018. Atas hal tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Read More »
June 26, 2018 No Comments

FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (e-FAKTUR)

e-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak berbentuk Elektronik, dimana e-Faktur Pajak ini memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Wajib Pajak juga terhindar dari Faktur Pajak  fiktif yang dapat merugikan perusahaan.Keuntungan lain dengan adanya e-Faktur Pajak adalah tandatangan basah pada Faktur Pajak digantikan dengan tandatangan elektronik, sehingga e-Faktur Pajak  tidak diwajibkan untuk dicetak dalam lembaran

Read More »
August 14, 2014 No Comments