TANGGAL NEWSLETTER: 8 Mei 2025 RUJUKAN: – PP No. 6 Tahun 2025 – PP No. 37 Tahun 2021 – UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN – UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja – Permenaker No. 7 & 15 Tahun 2021 – Permenkeu No. 148 Tahun 2021 RINGKASAN ISI: Perluasan Cakupan Peserta Pekerja yang terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri dan Penerima Bantuan Indonesia (PBI) Jaminan Kesehatan
TANGGAL NEWSLETTER: 14 Maret 2025 SUMBER INFORMASI: Sosialisasi aplikasi pelaporan tahap satu (1) JKK via Sistem Informasi Pelaporan dan Pengawasan (SIPP). RUJUKAN: Sosialisasi aplikasi pelaporan tahap satu (1) JKK via Sistem Informasi Pelaporan dan Pengawasan (SIPP). RINGKASAN ISI: Berdasarkan hasil sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan terkait aplikasi pendukung pelayanan pada pusat layanan kecelakaan kerja, berikut adalah informasi yang dapat kami sampaikan: Overview Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat
TANGGAL NEWSLETTER: 29 Desember 2023 SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. RUJUKAN: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Januari 2024 SUMBER INFORMASI: 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. 2. BUKU – Buku PPh 21-26 Release 20240108. RUJUKAN:
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Desember 2022 SUMBER INFORMASI: Akun resmi media sosial Instagram Direktorat Jenderal Pajak. RUJUKAN: Akun resmi media sosial Instagram Direktorat Jenderal Pajak. RINGKASAN ISI:
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2023 SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022
TANGGAL NEWSLETTER: 31 Desember 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sesuai Peraturan. SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur Bali Nomor 779/03-M/HK/2021 Tentang Upah Minimum Provinsi
TANGGAL NEWSLETTER: 3 Januari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK: Untuk perusahaan yang mendapatkan Surat Edaran terkait Pemberlakuan UMP/UMK Tahun 2022 Sebagai Dasar Perhitungan Iuran dapat melakukan
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Januari 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days).
TANGGAL NEWSLETTER: 23 Februari 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Penurunan Batasan Upah Jaminan Pensiun akan berlaku mulai Bulan Maret 2021 Terdapat perubahan nilai potongan JP Karyawan
TANGGAL NEWSLETTER: 10 Desember 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Desember 2020 diharapkan dapat dilakukan paling lambat Tanggal 20 Desember 2020 dari yang sebelumnya paling lambat Tanggal 15 di bulan berikutnya. SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Nomor B/16047/112020. RUJUKAN: Surat Edaran Nomor B/16047/112020. RINGKASAN ISI: Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/35447/112019 mengenai Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundangan dan Tertib Administrasi Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan serta Pembayaran Iuran
TANGGAL NEWSLETTER: 10 Desember 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days). Terdapat Perubahan Perhitungan Lembur pada Bulan Desember 2020. SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2020; dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2020.
TANGGAL NEWSLETTER: 16 September 2019 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 728 Tahun 2019; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 213 Tahun 2019; dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2019. RUJUKAN: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 728 Tahun 2019; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 213 Tahun 2019; dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 617 Tahun 2018, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 262 Tahun 2018 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, menyampaikan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 maka disampaikan beberapa hal
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2018. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 34 Provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019. Tercatat 34 Provinsi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada
Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 menetapkan bahwa Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah Hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2018. Atas hal tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
e-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak berbentuk Elektronik, dimana e-Faktur Pajak ini memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Wajib Pajak juga terhindar dari Faktur Pajak fiktif yang dapat merugikan perusahaan.Keuntungan lain dengan adanya e-Faktur Pajak adalah tandatangan basah pada Faktur Pajak digantikan dengan tandatangan elektronik, sehingga e-Faktur Pajak tidak diwajibkan untuk dicetak dalam lembaran