TANGGAL NEWSLETTER: 16 November 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Stamp Laporan Realisasi mulai Masa Pajak Oktober 2021 menggunakan PMK 149 Perpanjangan Laporan Realisasi (normal & pembetulan) atas pemanfaatan Insentif Januari 2021 s.d. Juni 2021 dapat dilakukan pembetulan s.d. 30 November…
TANGGAL NEWSLETTER: 18 Maret 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perusahaan wajib membayarkan Kompensasi saat berakhirnya kontrak dengan Karyawan yang berstatus PKWT. Perubahan perhitungan lembur bagi Karyawan yang memiliki Waktu Kerja 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) Minggu. Perubahan perhitungan Uang…
TANGGAL NEWSLETTER: 20 Juli 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Untuk Perusahaan yang baru mendapatkan Insentif Pajak sejak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86: Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Masa Juli s.d. Desember 2020) untuk Pegawai dengan kriteria…
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Mei 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (Masa April-September 2020) untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pemberian Fasilitas PPh Final ditanggung Pemerintah (Masa April-September 2020) dengan kriteria tertentu. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22…
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2020 SUMBER INFORMASI: Direktorat Jenderal Pajak. RUJUKAN: Direktorat Jenderal Pajak. RINGKASAN ISI: Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Website Direktorat Jenderal Pajak bahwa Layanan Aplikasi Billing DJP melalui SSE1 dan SSE3 berhenti beroperasi sejak Tanggal 1…
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Desember 2019 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-692/PJ/2019 RUJUKAN: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-692/PJ/2019 RINGKASAN ISI: Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-692/PJ/2019 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda atas…
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta (UMSP) Tahun 2018 untuk sektor dan subsektor sebagai berikut: sektor kimia, energi dan pertambangan sektor logam, elektronik dan mesin sektor otomotif sektor asuransi dan perbankan sektor…
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 kini diwajibkan menggunakan e-Filing. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9 dan mulai berlaku pada Tanggal 1 April 2018. Oleh karena itu, wajib pajak…
Disebutkan di dalam PER-26/PJ/2017 pada Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik, diubah sebagai berikut: Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu (1) Pasal…
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya KEP-103/PJ/2017 mengenai Pengecualian Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan SPT Masa Elektronik untuk Masa Januari 2017. Bersama dengan ini kami informasikan, bahwa sehubungan dengan adanya kendala pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, menyebabkan terdapat Wajib Pajak yang terlambat…