Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Dirjen Pajak menetapkan mulai diberlakukannya PER-31/PJ/2012 pada tanggal 1 Januari 2013 menggantikan PER-31 dan PER-57/PJ/2009 yang merupakan Pedoman Teknis Tatacara…
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 09/PJ/2013 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TENTANG SENSUS PAJAK NASIONAL Ref: Jakarta, 19/07/2013 MoF (Fiscal) News – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyelenggarakan sensus pajak nasional tahun ini. Sensus akan diselenggarakan hingga 31 Desember 2013 mendatang. Pelaksanaan sensus…
Saat ini teknologi semakin canggih dan menjanjikan berbagai kemudahan dalam perolehan berbagai informasi penting melalui fasilitas aplikasi penunjang alat komunikasi atau Smartphone. BPJS Ketenagakerjaan-pun beriisiatif kembangkan hal serupa, bekerjasama dengan Play Store, mebuat BPJSTK Mobile.BPJSTK Mobile adalah bentuk perluasan media…
Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat perubahan Sistem Aplikasi Pajak (e-SPT) Penghasilan PPh21/26 sesuai PER-14 Berdasarkan informasi dari Dirjen Pajak pada Hari Jum’at Tanggal 21 Maret 2014, berikut ini kami menyampaikan bahwa adanya Patch Update e-SPT Masa 21-26 2014…
Pada saat melakukan kewajiban perpajakan, dimungkinkan melakukan kesalahan dalam penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk melakukan pembetulan atas penyetoran pajak, dapat dilakukan dengan cara membuat permohonan pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 88 tentang Tata Cara…
Oleh Agus Triyono – Selasa, 16 Oktober 2012 | 14:25 WIB Pemerintah memastikan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 15,8 juta per tahun menjadi Rp 24,3 juta akan mulai berlaku Januari 2013 mendatang. Kepastian ini setelah pemerintah menyelesaikan…
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-150/MEN/1999 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: 1. bahwa hubungan kerja…
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 09/PJ/2013 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa…
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan tiga perusahaan jaminan kesehatan telah bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) effektif sejak tanggal 1 Januari 2014. Terkait dengan hal tersebut maka perusahaan pengguna JPK Jamsostek wajib melakukan registrasi ke…