Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan resmi memutuskan besaran iuran wajib pensiun untuk seluruh pekerja di Indonesia adalah sebesar 3% (tiga persen) dari Upah setiap bulan dan berlaku sejak Tanggal 1 Juli 2015. Hal tersebut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia…
Bersamaan dengan beroperasinya secara penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait perubahan pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari sebelumnya minimal kepesertaan 5 tahun menjadi 10 tahun kepesertaan. Akibatnya…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Pihak-pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan…
Pemerintah berencana menyesuaikan besaran nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24.000.000 setahun menjadi Rp36.000.000 setahun. Upaya ini diyakini tidak akan menyusutkan penerimaan pajak terlalu besar karena tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat. Wacana perubahan PTKP ini akan dilakukan pada tahun 2015.…
Dalam rangka meningkatkan percepatan, kemudahan, keakuratan, dan transparansi administrasi data dalam pelaporan bulanan oleh perusahaan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memberlakukan metode pelaporan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Peserta secara Online (SIPP Online) yang merupakan aplikasi berbasis website yang dapat dijalankan…
Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka ruang seluasnya bagi peserta untuk mendapatkan manfaat lebih (khususnya dalam hal manfaat non medis) melalui skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) dengan perusahaan asuransi swasta.…
Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat Inovasi baru terkait penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT…
Setelah melalui serangkaian pertemuan dan pembicaraan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akhirnya disepakati bahwa perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat 1 Januari 2015 atau jika tidak mematuhi akan…
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Juli 2015 akan menyelenggarakan program Jaminan Pensiun. Dengan program ini, para pekerja swasta bisa memperoleh uang pensiun setelah usia 55 tahun. Untuk prosedur, mekanisme, manfaat dan iuran tentang program Jaminan…
Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 November 2014 dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2015 ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2014. Besaran dari upah minimum provinsi kabupaten kota…