Pemerintah berencana menyesuaikan besaran nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24.000.000 setahun menjadi Rp36.000.000 setahun. Upaya ini diyakini tidak akan menyusutkan penerimaan pajak terlalu besar karena tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat. Wacana perubahan PTKP ini akan dilakukan pada tahun 2015.…
Dalam rangka meningkatkan percepatan, kemudahan, keakuratan, dan transparansi administrasi data dalam pelaporan bulanan oleh perusahaan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memberlakukan metode pelaporan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Peserta secara Online (SIPP Online) yang merupakan aplikasi berbasis website yang dapat dijalankan…
Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka ruang seluasnya bagi peserta untuk mendapatkan manfaat lebih (khususnya dalam hal manfaat non medis) melalui skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) dengan perusahaan asuransi swasta.…
Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat Inovasi baru terkait penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT…
Setelah melalui serangkaian pertemuan dan pembicaraan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akhirnya disepakati bahwa perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat 1 Januari 2015 atau jika tidak mematuhi akan…
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Juli 2015 akan menyelenggarakan program Jaminan Pensiun. Dengan program ini, para pekerja swasta bisa memperoleh uang pensiun setelah usia 55 tahun. Untuk prosedur, mekanisme, manfaat dan iuran tentang program Jaminan…
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 terTanggal 18 November 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pasal 26 (SPT PPh 21/26) serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 yang…
Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 November 2014 dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2015 ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2014. Besaran dari upah minimum provinsi kabupaten kota…
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam mengemban tugas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga saat ini masih mengalami sejumlah kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Satu di antaranya keterlambatan dalam penerbitan kartu kepesertaan BPJS…
Sehubungan dengan Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 terTanggal 18 November 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pasal 26 (SPT PPh 21/26) serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26…