TANDA TANGAN PADA BUKTI POTONG PPH PASAL 21 DAN/ATAU PPH PASAL 26 Pemberian Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 kepada seluruh Pegawai merupakan kewajiban pemberi penghasilan selaku Pemotong Pajak. Bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau…
Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak atau tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), salah satunya dengan mengubah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan…
Sesuai hasil rapat pembahasan tentang Pencapaian Target Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business) Tahun 2016, yang diselenggarakan pada Hari Kamis Tanggal 16 Februari 2017 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu membahas terkait dengan SKPD / UKPD teknis dan…
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya KEP-103/PJ/2017 mengenai Pengecualian Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan SPT Masa Elektronik untuk Masa Januari 2017. Bersama dengan ini kami informasikan, bahwa sehubungan dengan adanya kendala pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, menyebabkan terdapat Wajib Pajak yang terlambat…
Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 menetapkan bahwa Hari dan Tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua adalah Hari Rabu, Tanggal 19 April 2017. Atas hal…
Untuk mengantisipasi terjadinya beban puncak terkait dengan pelaksanaan pelaporan pajak orang pribadi dan pelaksaan tax amnesty yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak…
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun (JP), khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan besaran kenaikan manfaat pensiun serta Surat Direktur Perluasan Kepesertaan dan…
Terkait dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2017 pada Tanggal 23 Januari 2017 mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik. Berikut adalah jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain: SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. SPT Tahunan…
Sehubungan telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 227 Tahun 2016 Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017, izinkan kami menyampaikan beberapa hal berikut: Berkenaan perihal di atas, bahwa terhitung Bulan Januari 2017…