TANGGAL NEWSLETTER: 3 November 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan. SUMBER INFORMASI: Salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. RUJUKAN: Salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.…
TANGGAL NEWSLETTER: 24 Mei 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pekerja harus terdaftar ke dalam kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan. SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. …
TANGGAL NEWSLETTER: 18 Maret 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perusahaan wajib membayarkan Kompensasi saat berakhirnya kontrak dengan Karyawan yang berstatus PKWT. Perubahan perhitungan lembur bagi Karyawan yang memiliki Waktu Kerja 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) Minggu. Perubahan perhitungan Uang…
TANGGAL NEWSLETTER: 12 Maret 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Proses Penonaktifan Pekerja pada BPJS Kesehatan harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Perusahaan & Surat Usulan Penonaktifan Pekerja. Proses Penonaktifan Pekerja pada BPJS Kesehatan selain melalui e-Dabu juga harus…
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2020 SUMBER INFORMASI: Direktorat Jenderal Pajak. RUJUKAN: Direktorat Jenderal Pajak. RINGKASAN ISI: Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Website Direktorat Jenderal Pajak bahwa Layanan Aplikasi Billing DJP melalui SSE1 dan SSE3 berhenti beroperasi sejak Tanggal 1…
TANGGAL NEWSLETTER: 29 Juli 2019 SUMBER INFORMASI: RUJUKAN: RINGKASAN ISI: BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki empat (4) Program Perlindungan Jaminan Sosial, di antaranya terdapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua…
TANGGAL NEWSLETTER: 23 Juli 2019 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Kesehatan No.501/IV-10/0719 tentang Penutupan Aplikasi New e-DABU Versi 3.1.0 RUJUKAN: Surat Edaran BPJS Kesehatan No.501/IV-10/0719 tentang Penutupan Aplikasi New e-DABU Versi 3.1.0 RINGKASAN ISI: Sehubungan dengan telah…
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2018. Berdasarkan ketentuan Peraturan…
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta (UMSP) Tahun 2018 untuk sektor dan subsektor sebagai berikut: sektor kimia, energi dan pertambangan sektor logam, elektronik dan mesin sektor otomotif sektor asuransi dan perbankan sektor…
Disebutkan di dalam PER-26/PJ/2017 pada Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik, diubah sebagai berikut: Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu (1) Pasal…