Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepesertaan Badan Usaha bahwa pelayanan mutasi kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) dan pemuktahiran data kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang selama ini dilakukan secara manual ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015…
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 2013 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Menimbang : Bahwa penetapan hari libur…
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang selanjutnya disebut dengan JHT, telah resmi direvisi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan…
Disebutkan di dalam PER-30/PJ/2015 pada Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak diubah sebagai berikut: Mengubah Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor…
Pada Siaran Pers yang telah disampaikan sebelumnya bahwa atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana perubahan tersebut telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mengakibatkan beberapa konsekuensi untuk…
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan untuk kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi sebesar Rp36.000.000,- setahun atau dapat dikatakan untuk penghasilan sebesar Rp3.000.000,- sebulan tidak akan dikenakan lagi pajak penghasilan (PPh). Hal Ini tertuang di dalam Peraturan…
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan resmi memutuskan besaran iuran wajib pensiun untuk seluruh pekerja di Indonesia adalah sebesar 3% (tiga persen) dari Upah setiap bulan dan berlaku sejak Tanggal 1 Juli 2015. Hal tersebut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia…
Bersamaan dengan beroperasinya secara penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait perubahan pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari sebelumnya minimal kepesertaan 5 tahun menjadi 10 tahun kepesertaan. Akibatnya…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Pihak-pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan…
Dalam rangka meningkatkan percepatan, kemudahan, keakuratan, dan transparansi administrasi data dalam pelaporan bulanan oleh perusahaan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memberlakukan metode pelaporan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Peserta secara Online (SIPP Online) yang merupakan aplikasi berbasis website yang dapat dijalankan…