PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pasal 1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan menjadi sebagai berikut: a. Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang…
Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50% dibandingkan besaran PTKP yang berlaku sejak Tahun 2015. Dengan demikian, seluruh Wajib Pajak baik perusahaan maupun perorangan sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun…
Tinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus membayar pajak dengan menggunakan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing efektif per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing berupa lima belas (15) digit…
Latar Belakang Untuk menjawab kebutuhan akan perumahan rakyat yang terjangkau dan sebagai salah satu bentuk usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat, DPR dan Pemerintah Indonesia bersama-sama membentuk suatu Undang-Undang yang bernama Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). UU…
Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan terkait kenaikan batas minimun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 sebesar 50% dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan pada Tahun 2015. Pemerintah berencana menyesuaikan besaran nilai Penghasilan Tidak Kena…
e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. e-SPT PPh 21 / 26 digunakan untuk membuat laporan SPT Masa PPh 21 / 26 mulai Tahun 2014. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa Patch…
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 03 TENTANG PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2016 TIDAK DIKENAKAN SANKSI Sehubungan dengan kendala di sistem pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara Elektronik (e-Filing dan e-SPT), Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:…
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/ BURUH DI PERUSAHAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA / BURUH DI PERUSAHAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam…
Sehubungan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku 1 Maret 2016, BPJS Kesehatan sebagai lembaga badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada…
Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun, khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan besaran kenaikan manfaat pensiun, dapat disampaikan sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Pemerintah…