Tax Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 15 Mei 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK XXX (KLIEN): Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah disampaikan melalui e-Reporting Insentif Covid-19 pada laman pajak.go.id Pelaporan realisasi PPh Pasal 21 DTP dilakukan setiap bulan paling lambat Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ketentuan ini berlaku untuk Masa Pajak April 2020 s.d...
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Mei 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (Masa April-September 2020) untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pemberian Fasilitas PPh Final ditanggung Pemerintah (Masa April-September 2020) dengan kriteria tertentu. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%...
TANGGAL NEWSLETTER: 22 April 2020 SUMBER INFORMASI: Siaran Pers Nomor: SP-16/2020 RUJUKAN: Siaran Pers Nomor: SP-16/2020 RINGKASAN ISI: Dalam rangka meringankan beban Wajib Pajak menyiapkan SPT Tahunan dalam kondisi Pandemic Covid-19, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir Tahun buku Tanggal 31 Desember 2019 tetap wajib menyampaikan SPT...
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Maret 2020 SUMBER INFORMASI: Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020 terkait Kebijakan Perpajakan sehubungan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 RUJUKAN: Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020 terkait Kebijakan Perpajakan sehubungan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 RINGKASAN ISI: Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020 bahwa telah ditetapkan sejak Tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan Tanggal...
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Maret 2020 SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona RUJUKAN: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona RINGKASAN ISI: Pemerintah memberikan Stimulus Fiskal Jilid II untuk menjaga stabilitas...
Jamsostek & BPJS Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 8 September 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perpanjangan batas waktu pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sebelumnya paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya menjadi paling lambat Tanggal 30 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Keringanan 99% Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) dari total yang harus dibayarkan. Penundaan...
TANGGAL NEWSLETTER: 13 Februari 2020 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/1328/022020 Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/2165/022020 Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/5626/022020 RUJUKAN: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/1328/022020 Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/2165/022020 Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/5626/022020 RINGKASAN ISI: Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun...
TANGGAL NEWSLETTER: 6 Januari 2020 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Nomor B/37359/122019 Surat Edaran Nomor B/37265/122019 RUJUKAN: Surat Edaran Nomor B/37359/122019 Surat Edaran Nomor B/37265/122019 RINGKASAN ISI: Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 bahwa terhitung mulai Tanggal 1...
TANGGAL NEWSLETTER: 29 November 2019 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Nomor B/35447/112019 RUJUKAN: Surat Edaran Nomor B/35447/112019 RINGKASAN ISI: Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/35447/112019 mengenai Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundangan dan Tertib Administrasi Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan serta Pembayaran Iuran Bulan Desember 2019 dibayarkan pada Bulan Desember 2019. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan kepada...
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Oktober 2019 SUMBER INFORMASI: Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 RUJUKAN: Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 RINGKASAN ISI: 1. Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) 1.1 Perubahan Batas paling tinggi atas Upah per Bulan bagi Peserta PPU (Pekerja...
Labor Law Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 18 Maret 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perusahaan wajib membayarkan Kompensasi saat berakhirnya kontrak dengan Karyawan yang berstatus PKWT. Perubahan perhitungan lembur bagi Karyawan yang memiliki Waktu Kerja 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) Minggu. Perubahan perhitungan Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak yang disesuaikan dengan kode jenis PHK. SUMBER INFORMASI:...
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Januari 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days). Perhitungan Lembur pada masing-masing Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2021. SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 642 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 04...
TANGGAL NEWSLETTER: 10 Desember 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days). Terdapat Perubahan Perhitungan Lembur pada Bulan Desember 2020. SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2020; dan...
TANGGAL NEWSLETTER: 30 November 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Terdapat Perubahan Time Slice pada Payroll Activites Weekly Progress Update (PAWPU). Terdapat Perubahan Perhitungan Jumlah Hari Kerja pada Bulan Desember 2020. SUMBER INFORMASI: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota...
TANGGAL NEWSLETTER: 4 November 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: 1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sesuai Peraturan. 2. Mengajukan Surat Permohon untuk penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 dan/atau disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 sesuai ketentuan peraturan terkait. SUMBER INFORMASI: 1. Peraturan Gubernur 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi 2021 2...