Tax Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 2 September 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: NA SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Serta Penerbitan, Penandatanganan dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik. RUJUKAN: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Serta...
TANGGAL NEWSLETTER: 26 April 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perubahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perubahan penentuan besaran imbalan bunga berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan...
TANGGAL NEWSLETTER: 3 Februari 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: 1. Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) masa Januari s.d. Juni 2021 untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. 2. Pemberian Fasilitas PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) masa Januari s.d. Juni 2021 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang...
TANGGAL NEWSLETTER: 20 Juli 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Untuk Perusahaan yang baru mendapatkan Insentif Pajak sejak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020: Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Masa Juli s.d. Desember 2020) untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pemberian Fasilitas PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) (Masa Juli s.d. Desember 2020) bagi Wajib...
TANGGAL NEWSLETTER: 15 Mei 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK XXX (KLIEN): Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah disampaikan melalui e-Reporting Insentif Covid-19 pada laman pajak.go.id Pelaporan realisasi PPh Pasal 21 DTP dilakukan setiap bulan paling lambat Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ketentuan ini berlaku untuk Masa Pajak April 2020 s.d...
Jamsostek & BPJS Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 8 September 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perpanjangan batas waktu pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sebelumnya paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya menjadi paling lambat Tanggal 30 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Keringanan 99% Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) dari total yang harus dibayarkan. Penundaan...
TANGGAL NEWSLETTER: 13 Februari 2020 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/1328/022020 Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/2165/022020 Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/5626/022020 RUJUKAN: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/1328/022020 Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/2165/022020 Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/5626/022020 RINGKASAN ISI: Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun...
TANGGAL NEWSLETTER: 6 Januari 2020 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Nomor B/37359/122019 Surat Edaran Nomor B/37265/122019 RUJUKAN: Surat Edaran Nomor B/37359/122019 Surat Edaran Nomor B/37265/122019 RINGKASAN ISI: Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 bahwa terhitung mulai Tanggal 1...
TANGGAL NEWSLETTER: 29 November 2019 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Nomor B/35447/112019 RUJUKAN: Surat Edaran Nomor B/35447/112019 RINGKASAN ISI: Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/35447/112019 mengenai Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundangan dan Tertib Administrasi Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan serta Pembayaran Iuran Bulan Desember 2019 dibayarkan pada Bulan Desember 2019. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan kepada...
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Oktober 2019 SUMBER INFORMASI: Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 RUJUKAN: Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 RINGKASAN ISI: 1. Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) 1.1 Perubahan Batas paling tinggi atas Upah per Bulan bagi Peserta PPU (Pekerja...
Labor Law Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 6 April 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK: Melakukan peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. RUJUKAN: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. RINGKASAN ISI: Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36...
TANGGAL NEWSLETTER: 18 Maret 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perusahaan wajib membayarkan Kompensasi saat berakhirnya kontrak dengan Karyawan yang berstatus PKWT. Perubahan perhitungan lembur bagi Karyawan yang memiliki Waktu Kerja 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) Minggu. Perubahan perhitungan Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak yang disesuaikan dengan kode jenis PHK. SUMBER INFORMASI:...
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Januari 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days). Perhitungan Lembur pada masing-masing Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2021. SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 642 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 04...
TANGGAL NEWSLETTER: 10 Desember 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days). Terdapat Perubahan Perhitungan Lembur pada Bulan Desember 2020. SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2020; dan...
TANGGAL NEWSLETTER: 30 November 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Terdapat Perubahan Time Slice pada Payroll Activites Weekly Progress Update (PAWPU). Terdapat Perubahan Perhitungan Jumlah Hari Kerja pada Bulan Desember 2020. SUMBER INFORMASI: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota...