Tax Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 29 Desember 2023 SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. RUJUKAN: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. RINGKASAN ISI: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia telah menerbitkan kebijakan terkait pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku efektif sejak Januari 2024 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2023...
TANGGAL NEWSLETTER: 25 Oktober 2023 SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 RUJUKAN: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 Cara memperoleh NITKU untuk WP Cabang Badan melalui laman DJP RINGKASAN ISI: Sehubungan dengan adanya ketentuan penggunaan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) untuk Wajib Pajak Cabang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia...
TANGGAL NEWSLETTER: 7 Juli 2023 SUMBER INFORMASI: PMK NO 66 TAHUN 2023 tentang Perlakuan Pajak atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam bentuk Natura. Siaran Pers – SP- 23 2023 Jenis dan Batasan Natura Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh. PPT PMK NATURA. RUJUKAN: PMK NO 66 TAHUN 2023 tentang Perlakuan Pajak...
TANGGAL NEWSLETTER: 17 April 2023 SUMBER INFORMASI: PMK Nomor 243 Tahun 2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). RUJUKAN: PMK Nomor 243 Tahun 2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). RINGKASAN ISI: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 243 Tahun 2014 pada Pasal 12 ayat satu (1) dan ayat dua (2) terlampir: Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud...
TANGGAL NEWSLETTER: 7 Februari 2023 SUMBER INFORMASI: Informasi Update Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 https://pajak.go.id/id/aplikasi-pajak/e-spt-masa-pph-pasal-21-26-versi-2500. RUJUKAN: Informasi Update Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 https://pajak.go.id/id/aplikasi-pajak/e-spt-masa-pph-pasal-21-26-versi-2500. RINGKASAN ISI: Sehubungan dengan adanya pemberitahuan Update aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 pada website Pajak https://pajak.go.id/id/aplikasi-pajak/e-spt-masa-pph-pasal-21-26-versi-2500, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengumumkan bahwa Wajib Pajak (WP) sudah dapat memperbaharui aplikasi e-SPT Masa PPh...
Jamsostek & BPJS Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 21 Februari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perubahan tata cara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan e-SPT OP menjadi melalui e-Form dan e-Filing SUMBER INFORMASI: Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PENG-5/PJ.09/2022 RUJUKAN: Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PENG-5/PJ.09/2022 RINGKASAN ISI: Sehubungan dengan diterbitkannya pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PENG-5/PJ.09/2022 dan dalam rangka...
TANGGAL NEWSLETTER: 15 Februari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Melakukan penyesuaian usia pensiun menjadi 58 tahun SUMBER INFORMASI: Permenaker No.2 Tahun 2022 RUJUKAN: Permenaker No.2 Tahun 2022 RINGKASAN ISI: Sehubungan dengan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diberikan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai jika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia...
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Januari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Melakukan penyesuaian usia pensiun menjadi 58 tahun SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/1217/012022 RUJUKAN: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/1217/012022 RINGKASAN ISI: Merujuk ketentuan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (JP), disampaikan hal-hal sebagai berikut: Setelah pada tahun...
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Januari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan berjalan mulai Februari 2022 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/1283/012022 RUJUKAN: Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/1283/012022 RINGKASAN ISI: Berkaitan dengan implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor...
TANGGAL NEWSLETTER: 3 Januari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK: Untuk perusahaan yang mendapatkan Surat Edaran terkait Pemberlakuan UMP/UMK Tahun 2022 Sebagai Dasar Perhitungan Iuran dapat melakukan update sesuai arahan dari Surat Edaran dan RO BPJS Kesehatan. Perusahaan perlu melakukan konfirmasi ke RO BPJS Kesehatan terkait Pemberlakuan UMP/UMK Tahun 2022 Sebagai Dasar Perhitungan Iuran SUMBER INFORMASI: Surat...
Labor Law Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 11 Januari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 sesuai Peraturan SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 RUJUKAN: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 RINGKASAN ISI: Sehubungan telah diterbitkannya...
TANGGAL NEWSLETTER: 31 Desember 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sesuai Peraturan. SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur Bali Nomor 779/03-M/HK/2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.280-Huk/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor...
TANGGAL NEWSLETTER: 16 November 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Stamp Laporan Realisasi mulai Masa Pajak Oktober 2021 menggunakan PMK 149/PMK.03/2021 Perpanjangan Laporan Realisasi (normal & pembetulan) atas pemanfaatan Insentif Januari 2021 s.d. Juni 2021 dapat dilakukan pembetulan s.d. 30 November 2021 SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan No 149/PMK.03/2021 RUJUKAN: Peraturan Menteri Keuangan No...
TANGGAL NEWSLETTER: 28 September 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days). Perhitungan Lembur pada masing-masing Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2022. SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 963 Tahun 2021; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 03...
TANGGAL NEWSLETTER: 27 Juli 2021 SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. RUJUKAN: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. RINGKASAN ISI: Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 1. Prinsip...
