Untuk mengantisipasi terjadinya beban puncak terkait dengan pelaksanaan pelaporan pajak orang pribadi dan pelaksaan tax amnesty yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak…
e-Form adalah formulir elektronik yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk mengisi formulir SPT Tahunan secara offline tanpa harus selalu terhubung dengan internet. Untuk Penyampaian SPT dengan mengisi formulir elektronik yang berekstensi XFDL. Formulir tersebut dapat dibuka melalui PC…
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun (JP), khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan besaran kenaikan manfaat pensiun serta Surat Direktur Perluasan Kepesertaan dan…
Terkait dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2017 pada Tanggal 23 Januari 2017 mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik. Berikut adalah jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain: SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. SPT Tahunan…
Sehubungan telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 227 Tahun 2016 Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017, izinkan kami menyampaikan beberapa hal berikut: Berkenaan perihal di atas, bahwa terhitung Bulan Januari 2017…
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2017 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2016 dan juga penetapan Upah Minimum…
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/3235/112016 perihal Pembayaran Iuran November dan Desember 2016 serta Perhitungan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) Tahun 2016. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada peserta dan penyelesaian perhitungan Saldo Jaminan Hari Tua di Bulan Desember 2016 maka…
Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan bagian mengenai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pasal 1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan menjadi sebagai berikut: a. Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang…
Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50% dibandingkan besaran PTKP yang berlaku sejak Tahun 2015. Dengan demikian, seluruh Wajib Pajak baik perusahaan maupun perorangan sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun…