Tax Updates
Disebutkan di dalam PER-26/PJ/2017 pada Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik, diubah sebagai berikut: Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu (1) Pasal yakni Pasal 1A tentang beberapa hal, yaitu adalah sebagai berikut: Aplikasi atau sistem elektronik yang...
TANDA TANGAN PADA BUKTI POTONG PPH PASAL 21 DAN/ATAU PPH PASAL 26 Pemberian Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 kepada seluruh Pegawai merupakan kewajiban pemberi penghasilan selaku Pemotong Pajak. Bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dimaksud harus dibubuhi tanda tangan basah oleh pihak Pemotong Pajak yang...
Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak atau tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), salah satunya dengan mengubah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki komponen tax ratio yang lebih rendah dibanding dengan Negara Asean. Untuk diketahui, pemerintah menargetkan tax...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program Amnesti Pajak, serta data pelaku usaha. Maka dari itu, Pemerintah...
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya KEP-103/PJ/2017 mengenai Pengecualian Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan SPT Masa Elektronik untuk Masa Januari 2017. Bersama dengan ini kami informasikan, bahwa sehubungan dengan adanya kendala pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, menyebabkan terdapat Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT Masa Elektronik untuk Masa Januari 2017 melalui saluran tertentu berupa laman penyalur SPT...
Jamsostek & BPJS Updates
Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun (JP), khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan besaran kenaikan manfaat pensiun serta Surat Direktur Perluasan Kepesertaan Nomor B/1701/022018 Tanggal 13 Februari 2018 Perihal Sosialisasi Ketentuan Batas Upah Jaminan Pensiun Tahun 2018...
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/13496/102017 perihal Pembayaran Iuran Bulan November dan Desember serta Perhitungan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) Tahun 2017, menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada peserta dan penyelesaian perhitungan saldo Jaminan Hari Tua di Bulan Desember 2017 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut: Untuk tertib administrasi kepesertaan, pelaporan Data Upah dan...
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun (JP), khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan besaran kenaikan manfaat pensiun serta Surat Direktur Perluasan Kepesertaan dan HAL Nomor B/1740/022017 Tanggal 9 Februari 2017 Perihal Sosialisasi Ketentuan Batas Upah Jaminan Pensiun Tahun...
Sehubungan telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 227 Tahun 2016 Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017, izinkan kami menyampaikan beberapa hal berikut: Berkenaan perihal di atas, bahwa terhitung Bulan Januari 2017 upah pekerja yang telah dan akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mohon disesuaikan dan dilaporkan ke...
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/3235/112016 perihal Pembayaran Iuran November dan Desember 2016 serta Perhitungan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) Tahun 2016. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada peserta dan penyelesaian perhitungan Saldo Jaminan Hari Tua di Bulan Desember 2016 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut: Untuk tertib administrasi kepesertaan, pelaporan Data Upah dan Mutasi Tenaga...
Labor Law Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Juni 2019 SUMBER INFORMASI: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan RUJUKAN: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan RINGKASAN ISI: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 12/POJK.03/2019...
TANGGAL NEWSLETTER: 9 April 2019. SUMBER INFORMASI: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberitahuan Libur Nasional Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. RUJUKAN: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberitahuan Libur Nasional Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. RINGKASAN ISI: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun...
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 617 Tahun 2018, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 262 Tahun 2018 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, menyampaikan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan...
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2018. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 34 Provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun...
Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 menetapkan bahwa Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah Hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2018. Atas hal tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan...