Tax Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Mei 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (Masa April-September 2020) untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pemberian Fasilitas PPh Final ditanggung Pemerintah (Masa April-September 2020) dengan kriteria tertentu. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%...
TANGGAL NEWSLETTER: 22 April 2020 SUMBER INFORMASI: Siaran Pers Nomor: SP-16/2020 RUJUKAN: Siaran Pers Nomor: SP-16/2020 RINGKASAN ISI: Dalam rangka meringankan beban Wajib Pajak menyiapkan SPT Tahunan dalam kondisi Pandemic Covid-19, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir Tahun buku Tanggal 31 Desember 2019 tetap wajib menyampaikan SPT...
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Maret 2020 SUMBER INFORMASI: Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020 terkait Kebijakan Perpajakan sehubungan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 RUJUKAN: Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020 terkait Kebijakan Perpajakan sehubungan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 RINGKASAN ISI: Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020 bahwa telah ditetapkan sejak Tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan Tanggal...
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Maret 2020 SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona RUJUKAN: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona RINGKASAN ISI: Pemerintah memberikan Stimulus Fiskal Jilid II untuk menjaga stabilitas...
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2020 SUMBER INFORMASI: Direktorat Jenderal Pajak. RUJUKAN: Direktorat Jenderal Pajak. RINGKASAN ISI: Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Website Direktorat Jenderal Pajak bahwa Layanan Aplikasi Billing DJP melalui SSE1 dan SSE3 berhenti beroperasi sejak Tanggal 1 Januari 2020. Dalam hal Wajib Pajak ingin mencetak Kode Billing, Wajib Pajak dapat menggunakan Layanan...
Jamsostek & BPJS Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 29 Juli 2019 SUMBER INFORMASI: https://www.bpjs-kesehatan.go.id RUJUKAN: https://www.bpjs-kesehatan.go.id RINGKASAN ISI: Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan Jaminan berupa Perlindungan Kesehatan bagi peserta dalam memperoleh manfaat Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan dalam memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah melakukan Pembayaran Iuran atau Iurannya telah dibayarkan oleh Pemerintah...
TANGGAL NEWSLETTER: 29 Juli 2019 SUMBER INFORMASI: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id RUJUKAN: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id RINGKASAN ISI: BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki empat (4) Program Perlindungan Jaminan Sosial, di antaranya terdapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Khusus untuk Jaminan Hari Tua (JHT) ini dapat dipantau oleh Peserta terkait dengan Saldo...
TANGGAL NEWSLETTER: 23 Juli 2019 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran BPJS Kesehatan No.501/IV-10/0719 tentang Penutupan Aplikasi New e-DABU Versi 3.1.0 RUJUKAN: Surat Edaran BPJS Kesehatan No.501/IV-10/0719 tentang Penutupan Aplikasi New e-DABU Versi 3.1.0 RINGKASAN ISI: Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran BPJS Kesehatan No.501/IV-10/0719 tentang Penutupan Aplikasi New e-DABU Versi 3.1.0 dan telah...
TANGGAL NEWSLETTER: 19 Maret 2019. SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Kepala Cabang Jakarta Pusat No 283/IV-01/0219 Mapping Badan Usaha dan Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan. RUJUKAN: Surat Edaran Kepala Cabang Jakarta Pusat No 283/IV-01/0219 Mapping Badan Usaha dan Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan. RINGKASAN ISI: Perubahan batas pengiriman data Badan Usaha (Cut off) setiap bulannya yang semula tanggal...
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan telah menentukan Usia Pensiun yang ditetapkan pertama kali adalah 56 Tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang disahkan pada Tanggal 30 Juni 2015. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelengaaraan Program Jaminan Pensiun (JP), disebutkan...
Labor Law Updates
TANGGAL NEWSLETTER: 4 November 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: 1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sesuai Peraturan. 2. Mengajukan Surat Permohon untuk penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 dan/atau disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 sesuai ketentuan peraturan terkait. SUMBER INFORMASI: 1. Peraturan Gubernur 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi 2021 2...
TANGGAL NEWSLETTER: 18 Juni 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Berubahnya Perhitungan Jam Mulai Lembur disesuaikan dengan Jam selesai kerja saat ini SUMBER INFORMASI: Home RUJUKAN: Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 terkait pengaturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Jabodetabek RINGKASAN...
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Juni 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dengan rincian iuran yang akan ditanggung oleh peserta sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Pembayaran iuran simpanan TAPERA dilakukan paling lambat Tanggal...
TANGGAL NEWSLETTER: 12 Mei 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5 (lima) persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar. Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada Pekerja/Buruh. Apabila Perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu...
TANGGAL NEWSLETTER: 20 April 2020 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 391 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 02 Tahun 2020; dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2020. RUJUKAN: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 391 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri...