Tax Updates

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TAHUN 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 /PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pasal 1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan menjadi sebagai berikut: a. Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi b. Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin...

SIARAN PERS NO. 31/KLI/2016 TENTANG KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50% dibandingkan besaran PTKP yang berlaku sejak Tahun 2015. Dengan demikian, seluruh Wajib Pajak baik perusahaan maupun perorangan sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun besaran PPh terutang dengan menggunakan PTKP yang baru untuk Tahun Pajak 2016 dan sesudahnya. Rincian...

TANGGAL 1 JULI 2016 BAYAR PAJAK HARUS DENGAN e-BILLING

Tinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus membayar pajak dengan menggunakan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing efektif per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing berupa lima belas (15) digit kode angka yang diterbitkan melalui Sistem Billing Pajak. Untuk itu, kepada semua Wajib Pajak disarankan...

WACANA KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TAHUN 2016

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan terkait kenaikan batas minimun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 sebesar 50% dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan pada Tahun 2015. Pemerintah berencana menyesuaikan besaran nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36.000.000,- setahun menjadi Rp54.000.000,- setahun atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp3.000.000,- per bulan...

UPDATE e-SPT 2014 PATCH e-SPT PPh PASAL 21 VERSI 2.3.0.0

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. e-SPT PPh 21 / 26 digunakan untuk membuat laporan SPT Masa PPh 21 / 26 mulai Tahun 2014. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa Patch Update e-SPT PPh 21 / 26, terakhir  pada Bulan Januari 2016 dirilis Patch Update e-SPT PPh...

Jamsostek & BPJS Updates

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Sehubungan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku 1 Maret 2016, BPJS Kesehatan sebagai lembaga badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan ini...

PEMBERITAHUAN KENAIKAN BATASAN UPAH PERHITUNGAN JAMINAN PENSIUN

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun, khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan besaran kenaikan manfaat pensiun, dapat disampaikan sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun pada 18 ayat (3) “Besar manfaat...

PEMBERITAHUAN KENAIKAN BATASAN UPAH PERHITUNGAN JAMINAN PENSIUN

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun, khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan besaran kenaikan manfaat pensiun, dapat disampaikan sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun pada 18 ayat (3) “Besar manfaat...

PEMBAYARAN PERUSAHAAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN DESEMBER 2015

Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/658/112015 perihal Pembayaran Iuran Bulan Desember dan Perhitungan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) Tahun 2015, menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada peserta dan penyelesaian perhitungan saldo Jaminan Hari Tua di Bulan Desember 2015 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut: Untuk tertib administrasi kepesertaan, pelaporan Data Upah dan Mutasi Tenaga...

TATA CARA PELAPORAN KARYAWAN MUTASI BPJS KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepesertaan Badan Usaha bahwa pelayanan mutasi kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) dan pemuktahiran data kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang selama ini dilakukan secara manual ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 dapat dilakukan melalui Email dengan syarat sebagai berikut: Membuat Surat Permohonan Mutasi yang di cetak...

Labor Law Updates

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TERKAIT CUTI BERSAMA TAHUN 2018

Terdapat Perubahan atas Surat Keputusan Bersama Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2018 menjadi Surat Keputusan Bersama Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018 dan Nomor 13 Tahun 2018. Sebelumnya, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menetapkan...

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta (UMSP) Tahun 2018 untuk sektor dan subsektor sebagai berikut:   sektor kimia, energi dan pertambangan sektor logam, elektronik dan mesin sektor otomotif sektor asuransi dan perbankan sektor makanan dan minuman sektor farmasi dan kesehatan sektor tekstil, sandang dan kulit sektor pariwisata sektor...

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2018

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2017. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebanyak 34 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018...

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG CUTI BERSAMA TAHUN 2017

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017, sudah ditetapkan bahwa pada Tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 (Jum’at, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum’at) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Selain itu, ditetapkan pula...

WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DILAKSANAKAN OLEH UP PTSP KECAMATAN

Sesuai hasil rapat pembahasan tentang Pencapaian Target Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business) Tahun 2016, yang diselenggarakan pada Hari Kamis Tanggal 16 Februari 2017 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu membahas terkait dengan SKPD / UKPD teknis dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1303/-1.83 Tanggal 21 Februari...