Tax Updates
Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50% dibandingkan besaran PTKP yang berlaku sejak Tahun 2015. Dengan demikian, seluruh Wajib Pajak baik perusahaan maupun perorangan sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun besaran PPh terutang dengan menggunakan PTKP yang baru untuk Tahun Pajak 2016 dan sesudahnya. Rincian...
Tinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus membayar pajak dengan menggunakan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing efektif per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing berupa lima belas (15) digit kode angka yang diterbitkan melalui Sistem Billing Pajak. Untuk itu, kepada semua Wajib Pajak disarankan...
Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan terkait kenaikan batas minimun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 sebesar 50% dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan pada Tahun 2015. Pemerintah berencana menyesuaikan besaran nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36.000.000,- setahun menjadi Rp54.000.000,- setahun atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp3.000.000,- per bulan...
e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. e-SPT PPh 21 / 26 digunakan untuk membuat laporan SPT Masa PPh 21 / 26 mulai Tahun 2014. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa Patch Update e-SPT PPh 21 / 26, terakhir pada Bulan Januari 2016 dirilis Patch Update e-SPT PPh...
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 03/PJ.09/2016 TENTANG PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2016 TIDAK DIKENAKAN SANKSI Sehubungan dengan kendala di sistem pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara Elektronik (e-Filing dan e-SPT), Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Dirjen Pajak memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Wajib Pajak atas antusiasme melaporkan SPT Tahunan PPh Orang...
Jamsostek & BPJS Updates
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang selanjutnya disebut dengan JHT, telah resmi direvisi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran...
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan resmi memutuskan besaran iuran wajib pensiun untuk seluruh pekerja di Indonesia adalah sebesar 3% (tiga persen) dari Upah setiap bulan dan berlaku sejak Tanggal 1 Juli 2015. Hal tersebut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Kepesertaan Iuran Pensiun terdiri atas: Pekerja...
Bersamaan dengan beroperasinya secara penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait perubahan pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari sebelumnya minimal kepesertaan 5 tahun menjadi 10 tahun kepesertaan. Akibatnya banyak pekerja yang telah berhenti dari pekerjaannya melakukan protes kebijakan yang dianggap kurang sosialisasi tersebut...
Dalam rangka meningkatkan percepatan, kemudahan, keakuratan, dan transparansi administrasi data dalam pelaporan bulanan oleh perusahaan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memberlakukan metode pelaporan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Peserta secara Online (SIPP Online) yang merupakan aplikasi berbasis website yang dapat dijalankan menggunakan koneksi internet bagi seluruh perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat pentingnya hal ini, BPJS Ketenagakerjaan...
Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka ruang seluasnya bagi peserta untuk mendapatkan manfaat lebih (khususnya dalam hal manfaat non medis) melalui skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) dengan perusahaan asuransi swasta. Selain tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013, skema COB ini diharapkan...
Labor Law Updates
Sesuai hasil rapat pembahasan tentang Pencapaian Target Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business) Tahun 2016, yang diselenggarakan pada Hari Kamis Tanggal 16 Februari 2017 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu membahas terkait dengan SKPD / UKPD teknis dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1303/-1.83 Tanggal 21 Februari...
Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 menetapkan bahwa Hari dan Tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua adalah Hari Rabu, Tanggal 19 April 2017. Atas hal tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang...
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2017 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2016 dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2017 ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada Tanggal 21 November 2016. Berdasarkan...
Latar Belakang Untuk menjawab kebutuhan akan perumahan rakyat yang terjangkau dan sebagai salah satu bentuk usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat, DPR dan Pemerintah Indonesia bersama-sama membentuk suatu Undang-Undang yang bernama Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). UU Tapera akan menjadi landasan hukum untuk salah satu program Pemerintah bernama Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)...
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/ BURUH DI PERUSAHAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA / BURUH DI PERUSAHAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan...