Tax Updates
Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu fasilitas tersebut adalah Sistem Pembayaran elektronik (Billing Sistem). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menerapkan...
Berdasarkan Pasal Dua Belas (12) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 bahwa pelaporan pajak mempunyai batas akhir bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud di atas termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Pihak-pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai...
Pemerintah berencana menyesuaikan besaran nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24.000.000 setahun menjadi Rp36.000.000 setahun. Upaya ini diyakini tidak akan menyusutkan penerimaan pajak terlalu besar karena tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat. Wacana perubahan PTKP ini akan dilakukan pada tahun 2015. Dengan begitu, maka pegawai dengan gaji maksimal Rp3.000.000/bulan akan bebas pajak untuk pembayaran pajak 2015...
Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat Inovasi baru terkait penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) melalui Aplikasi Mobile e-Filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain penggunaan aplikasi pengisian SPT...
Jamsostek & BPJS Updates
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Juli 2015 akan menyelenggarakan program Jaminan Pensiun. Dengan program ini, para pekerja swasta bisa memperoleh uang pensiun setelah usia 55 tahun. Untuk prosedur, mekanisme, manfaat dan iuran tentang program Jaminan Pensiun, peraturannya saat ini masih dalam tahap pembahasan Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah (PP) tersebut...
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam mengemban tugas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga saat ini masih mengalami sejumlah kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Satu di antaranya keterlambatan dalam penerbitan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk menghindari terhambatnya pelayanan kepada peserta peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan yang sudah...
Pekerja Bisa Daftar Jamsostek Sendiri – Peraturan No.20-2012 Menaker Purwokerto, Rabu 2 Januari 2013, Suaramerdeka.com – Puji Purwanto/CN33/JBSM Pekerja yang belum diikutsertakan pada program Jamsostek oleh perusahaannya, kini bisa mendaftarkan sendiri sebagai peserta Jamsostek tanpa menunggu perusahaan. Ketentuan itu telah diatur pada Peraturan Menakertrans Nomor 20 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran...
Saat ini teknologi semakin canggih dan menjanjikan berbagai kemudahan dalam perolehan berbagai informasi penting melalui fasilitas aplikasi penunjang alat komunikasi atau Smartphone. BPJS Ketenagakerjaan-pun beriisiatif kembangkan hal serupa, bekerjasama dengan Play Store, mebuat BPJSTK Mobile.BPJSTK Mobile adalah bentuk perluasan media layanan informasi Program BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh Peserta BPJS. Aplikasi...
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan tiga perusahaan jaminan kesehatan telah bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) effektif sejak tanggal 1 Januari 2014. Terkait dengan hal tersebut maka perusahaan pengguna JPK Jamsostek wajib melakukan registrasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan membayar Iuran BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 Januari...
Labor Law Updates
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-150/MEN/1999 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: 1. bahwa hubungan kerja tenaga kerja harian lepas, borongan dan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu mempunyai karakteristik...
KETERANGAN PERS Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jakarta, 1 Oktober 2012 PERUBAHAN PERIODISASI PENETAPAN KURS NILAI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK (NDPBM) Sehubungan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung Rencana Aksi Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dalam rangka implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta dalam upaya untuk mengurangi potensi dwelling time di pelabuhan, bersama ini Kementerian Keuangan akan melaksanakan...