Tax Updates
Terkait dengan terbitnya PER Dirjen Pajak No. 03/PJ/2015 Tanggal 13 Februari 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengganti aplikasi e-Filing lama ke e-Filing baru yang telah disesuaikan dengan PER tersebut mulai Januari 2016. Untuk penggunaan e-Filing baru akan dilakukan proses registrasi Digital Certificate (DC) ulang. Untuk proses registrasi DC di e-Filing yang baru secara aplikasi /...
Sistem pembayaran pajak berbasis manual atau hardcopy yang selama ini dilayani hampir semua Bank Swasta dan Bank BUMN serta Kantor Pos telah berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015. Selanjutnya mulai Tanggal 1 Januari 2016 pembayaran pajak dilakukan secara online melalui e-Billing. Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui e-Billing...
Disebutkan di dalam PER-30/PJ/2015 pada Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak diubah sebagai berikut: Mengubah Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur...
Pada Siaran Pers yang telah disampaikan sebelumnya bahwa atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana perubahan tersebut telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mengakibatkan beberapa konsekuensi untuk sisi Wajib Pajak yaitu: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember...
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan untuk kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi sebesar Rp36.000.000,- setahun atau dapat dikatakan untuk penghasilan sebesar Rp3.000.000,- sebulan tidak akan dikenakan lagi pajak penghasilan (PPh). Hal Ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang dikutip dari...
Jamsostek & BPJS Updates
Setelah melalui serangkaian pertemuan dan pembicaraan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akhirnya disepakati bahwa perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat 1 Januari 2015 atau jika tidak mematuhi akan tetap dikenakan sanksi sesuai PP Nomor 86. Kesepakatan itu tercantum di dalam Nota Kesepahaman (memorandum...
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Juli 2015 akan menyelenggarakan program Jaminan Pensiun. Dengan program ini, para pekerja swasta bisa memperoleh uang pensiun setelah usia 55 tahun. Untuk prosedur, mekanisme, manfaat dan iuran tentang program Jaminan Pensiun, peraturannya saat ini masih dalam tahap pembahasan Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah (PP) tersebut...
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam mengemban tugas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga saat ini masih mengalami sejumlah kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Satu di antaranya keterlambatan dalam penerbitan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk menghindari terhambatnya pelayanan kepada peserta peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan yang sudah...
Pekerja Bisa Daftar Jamsostek Sendiri – Peraturan No.20-2012 Menaker Purwokerto, Rabu 2 Januari 2013, Suaramerdeka.com – Puji Purwanto/CN33/JBSM Pekerja yang belum diikutsertakan pada program Jamsostek oleh perusahaannya, kini bisa mendaftarkan sendiri sebagai peserta Jamsostek tanpa menunggu perusahaan. Ketentuan itu telah diatur pada Peraturan Menakertrans Nomor 20 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran...
Saat ini teknologi semakin canggih dan menjanjikan berbagai kemudahan dalam perolehan berbagai informasi penting melalui fasilitas aplikasi penunjang alat komunikasi atau Smartphone. BPJS Ketenagakerjaan-pun beriisiatif kembangkan hal serupa, bekerjasama dengan Play Store, mebuat BPJSTK Mobile.BPJSTK Mobile adalah bentuk perluasan media layanan informasi Program BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh Peserta BPJS. Aplikasi...
Labor Law Updates
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 November 2015 dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2015 ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada tanggal...
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 2013 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Menimbang : Bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan...
Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 November 2014 dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2015 ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2014. Besaran dari upah minimum provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia ini yang ditetapkan pada tanggal 1 November dan 21 November 2014 adalah pada...
Sehubungan dengan akan diadakannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Hari Rabu Tanggal 9 Juli 2014, berikut adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.5/MEN/VI/2014 Tentang Hari Libur Bagi Pekerja / Buruh Pada Pelaksanaan Pemungutan Suaran Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. SURAT EDARAN MENTERI...
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-150/MEN/1999 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: 1. bahwa hubungan kerja tenaga kerja harian lepas, borongan dan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu mempunyai karakteristik...