TANGGAL NEWSLETTER: 8 Mei 2025 RUJUKAN: – PP No. 6 Tahun 2025 – PP No. 37 Tahun 2021 – UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN – UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja – Permenaker No. 7 & 15 Tahun 2021 – Permenkeu No. 148 Tahun 2021 RINGKASAN ISI: Perluasan Cakupan Peserta Pekerja yang terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri dan Penerima Bantuan Indonesia (PBI) Jaminan Kesehatan
TANGGAL NEWSLETTER: 14 Maret 2025 SUMBER INFORMASI: Sosialisasi aplikasi pelaporan tahap satu (1) JKK via Sistem Informasi Pelaporan dan Pengawasan (SIPP). RUJUKAN: Sosialisasi aplikasi pelaporan tahap satu (1) JKK via Sistem Informasi Pelaporan dan Pengawasan (SIPP). RINGKASAN ISI: Berdasarkan hasil sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan terkait aplikasi pendukung pelayanan pada pusat layanan kecelakaan kerja, berikut adalah informasi yang dapat kami sampaikan: Overview Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat
TANGGAL NEWSLETTER: 29 Desember 2023 SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. RUJUKAN: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Januari 2024 SUMBER INFORMASI: 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. 2. BUKU – Buku PPh 21-26 Release 20240108. RUJUKAN:
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Desember 2022 SUMBER INFORMASI: Akun resmi media sosial Instagram Direktorat Jenderal Pajak. RUJUKAN: Akun resmi media sosial Instagram Direktorat Jenderal Pajak. RINGKASAN ISI:
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2023 SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022
TANGGAL NEWSLETTER: 31 Desember 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sesuai Peraturan. SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur Bali Nomor 779/03-M/HK/2021 Tentang Upah Minimum Provinsi
TANGGAL NEWSLETTER: 3 Januari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK: Untuk perusahaan yang mendapatkan Surat Edaran terkait Pemberlakuan UMP/UMK Tahun 2022 Sebagai Dasar Perhitungan Iuran dapat melakukan
TANGGAL NEWSLETTER: 18 Maret 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perusahaan wajib membayarkan Kompensasi saat berakhirnya kontrak dengan Karyawan yang berstatus PKWT. Perubahan perhitungan lembur bagi Karyawan
TANGGAL NEWSLETTER: 26 April 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perubahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perubahan penentuan
TANGGAL NEWSLETTER: 8 September 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perpanjangan batas waktu pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sebelumnya paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya menjadi paling lambat Tanggal 30 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Keringanan 99% Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) dari total yang harus dibayarkan. Penundaan Pembayaran Sebagian Iuran Jaminan Pensiun (JP). Dalam hal Pemberi Kerja, Peserta Penerima Upah, dan Peserta
TANGGAL NEWSLETTER: 20 Juli 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Untuk Perusahaan yang baru mendapatkan Insentif Pajak sejak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020: Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Masa Juli s.d. Desember 2020) untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pemberian Fasilitas PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) (Masa Juli s.d. Desember 2020) bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor bagi Wajib Pajak dengan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2018. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 34 Provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019. Tercatat 34 Provinsi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta (UMSP) Tahun 2018 untuk sektor dan subsektor sebagai berikut: sektor kimia, energi dan pertambangan sektor logam, elektronik dan mesin sektor otomotif sektor asuransi dan perbankan sektor makanan dan minuman sektor farmasi dan kesehatan sektor tekstil, sandang dan kulit sektor pariwisata sektor telekomunikasi sektor ritel dan sektor bangunan dan pekerjaan umum. Berikut daftar sektor dan subsektor
e-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak berbentuk Elektronik, dimana e-Faktur Pajak ini memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Wajib Pajak juga terhindar dari Faktur Pajak fiktif yang dapat merugikan perusahaan.Keuntungan lain dengan adanya e-Faktur Pajak adalah tandatangan basah pada Faktur Pajak digantikan dengan tandatangan elektronik, sehingga e-Faktur Pajak tidak diwajibkan untuk dicetak dalam lembaran