TANGGAL NEWSLETTER: 31 Desember 2025 RUJUKAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/896/KPTS/2025 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1327 TAHUN 2025 KEPUTUSAN GUBERNUR BANGKA BELITUNG NOMOR
TANGGAL NEWSLETTER: 22 September 2025 RUJUKAN: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1497 Tahun 2025; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025; dan
TANGGAL NEWSLETTER: 8 Agustus 2025 RUJUKAN: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 933 Tahun 2025; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025; dan
TANGGAL NEWSLETTER: 1 Juli 2025 RUJUKAN: • UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera. • PP No. 25 Tahun 2020 (jo. PP No. 21 Tahun
TANGGAL NEWSLETTER: 6 Januari 2025 SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 832 Tahun 2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. RUJUKAN:
TANGGAL NEWSLETTER: 28 Mei 2024 SUMBER INFORMASI: 1. PP No.25 Tahun 2020 2. PP No.21 Tahun 2024 3. Paparan BP Tapera RUJUKAN: 1. PP No.25
TANGGAL NEWSLETTER: 15 Oktober 2024 SUMBER INFORMASI: 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024; 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2
TANGGAL NEWSLETTER: 25 November 2024 SUMBER INFORMASI: 1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Hari Libur Pada Hari dan
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Desember 2024 SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1342/2024 Keputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor 188.44/807/KPTS/2024
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2023 SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Maret 2023 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 327 Tahun 2023; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023;
TANGGAL NEWSLETTER: 6 April 2023 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023. RUJUKAN: Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023. RINGKASAN
TANGGAL NEWSLETTER: 21 Juni 2023 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 624 Tahun 2023; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023;
TANGGAL NEWSLETTER: 12 September 2023 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 855 Tahun 2023; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023;
TANGGAL NEWSLETTER: 27 September 2023 SUMBER INFORMASI: Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Nomor PENG-7/PJ.09/2023 tentang Pemberian Layanan Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara
TANGGAL NEWSLETTER: 28 November 2023 SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 818
TANGGAL NEWSLETTER: 31 Desember 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sesuai Peraturan. SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur Bali Nomor 779/03-M/HK/2021 Tentang Upah Minimum Provinsi
TANGGAL NEWSLETTER: 11 Januari 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 sesuai Peraturan SUMBER INFORMASI: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517
TANGGAL NEWSLETTER: 19 April 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days). Perhitungan Lembur
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Mei 2022 SUMBER INFORMASI: PMDN-Nomor-73-Tahun-2022 RUJUKAN: PMDN-Nomor-73-Tahun-2022 RINGKASAN ISI: Permendagri 73 Tahun 2022 mengatur tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yakni kebijakan tentang penulisan
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Juni 2022 SUMBER INFORMASI: 12749. Identitas Peserta Program JKN (BU dan Satker) RUJUKAN: 12749. Identitas Peserta Program JKN (BU dan Satker) RINGKASAN
TANGGAL NEWSLETTER: 12 Oktober 2022 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1066 Tahun 2022; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 03 Tahun 2022;
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Januari 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days).
TANGGAL NEWSLETTER: 18 Maret 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perusahaan wajib membayarkan Kompensasi saat berakhirnya kontrak dengan Karyawan yang berstatus PKWT. Perubahan perhitungan lembur bagi Karyawan
TANGGAL NEWSLETTER: 6 April 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK: Melakukan peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah
TANGGAL NEWSLETTER: 22 April 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perusahaan harus memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu
TANGGAL NEWSLETTER: 7 Mei 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok basgi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days).
TANGGAL NEWSLETTER: 24 Mei 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pekerja harus terdaftar ke dalam kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan. SUMBER INFORMASI:
TANGGAL NEWSLETTER: 23 Juni 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days).
TANGGAL NEWSLETTER: 14 Juli 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Masa Pajak Juli s.d. Desember 2021 untuk Pegawai dengan
TANGGAL NEWSLETTER: 27 Juli 2021 SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. RUJUKAN: Peraturan Pemerintah
TANGGAL NEWSLETTER: 28 September 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days).
TANGGAL NEWSLETTER: 10 Desember 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days).
TANGGAL NEWSLETTER: 30 November 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Terdapat Perubahan Time Slice pada Payroll Activites Weekly Progress Update (PAWPU). Terdapat Perubahan Perhitungan Jumlah Hari Kerja
TANGGAL NEWSLETTER: 4 November 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: 1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sesuai Peraturan. 2. Mengajukan Surat Permohon untuk penangguhan Upah Minimum Provinsi
TANGGAL NEWSLETTER: 18 Juni 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Berubahnya Perhitungan Jam Mulai Lembur disesuaikan dengan Jam selesai kerja saat ini SUMBER INFORMASI: Home
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Juni 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dengan rincian
TANGGAL NEWSLETTER: 12 Mei 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5 (lima) persen dari total THR keagamaan yang harus
TANGGAL NEWSLETTER: 20 April 2020 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 391 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 02 Tahun
TANGGAL NEWSLETTER: 16 Maret 2020 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Nomor 14/SE/2020 RUJUKAN: Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Maret 2020 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 174 Tahun 2020; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun
TANGGAL NEWSLETTER: 23 Desember 2019 SUMBER INFORMASI: Peraturan Presiden No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Presiden Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2019 Tentang
TANGGAL NEWSLETTER: 16 September 2019 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 728 Tahun 2019; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 213 Tahun
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Juni 2019 SUMBER INFORMASI: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
TANGGAL NEWSLETTER: 9 April 2019. SUMBER INFORMASI: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberitahuan Libur Nasional Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 617 Tahun 2018, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 262 Tahun 2018 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum
Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 menetapkan bahwa Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur
Merujuk pada Perubahan Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun
Terdapat Perubahan atas Surat Keputusan Bersama Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2018 menjadi Surat Keputusan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta (UMSP) Tahun 2018 untuk sektor dan subsektor sebagai berikut: sektor kimia,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017, sudah ditetapkan
Sesuai hasil rapat pembahasan tentang Pencapaian Target Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business) Tahun 2016, yang diselenggarakan pada Hari Kamis Tanggal 16 Februari 2017 di
Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 menetapkan bahwa Hari dan Tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP)
Latar Belakang Untuk menjawab kebutuhan akan perumahan rakyat yang terjangkau dan sebagai salah satu bentuk usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat, DPR dan
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/ BURUH DI PERUSAHAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TUNJANGAN HARI
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 2013 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 November 2014 dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2015 ditetapkan
Sehubungan dengan akan diadakannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Hari Rabu Tanggal 9 Juli 2014, berikut adalah Surat Edaran Menteri Tenaga
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-150/MEN/1999 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN
KETERANGAN PERS Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jakarta, 1 Oktober 2012 PERUBAHAN PERIODISASI PENETAPAN KURS NILAI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK (NDPBM) Sehubungan dengan upaya Pemerintah untuk