TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2026 RUJUKAN: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 2.
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2026 RUJUKAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 RINGKASAN ISI: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 diterbitkan
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Desember 2025 RUJUKAN: • PER-22/PJ/2025 (Daftar lembaga zakat terbaru). • Lampiran I PER-3/PJ/2025 (Daftar lembaga zakat sebelumnya sebagai pembanding). RINGKASAN ISI: PER-22/PJ/2025
TANGGAL NEWSLETTER: 21 November 2025 RUJUKAN: Buku Panduan Validasi & Registrasi Massal NIK Melalui Portal NIK. RINGKASAN ISI: Versi dan Layanan Portal NPWP • Versi
TANGGAL NEWSLETTER: 3 November 2025 RUJUKAN: • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72 Tahun 2025 • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10 Tahun 2025 RINGKASAN
TANGGAL NEWSLETTER: 1 Juli 2025 RUJUKAN: URS-04/PJ.123/2025 – User Manual Aplikasi Generate Data (GENTA) RINGKASAN ISI: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merilis Aplikasi Generate Data
TANGGAL NEWSLETTER: 18 Juni 2025 RUJUKAN: • Undang-Undang: UU No. 7 Tahun 1983 (Pajak Penghasilan Pasal), terakhir diubah UU No. 6 Tahun 2023 • Peraturan
TANGGAL NEWSLETTER: 24 Februari 2025 SUMBER INFORMASI: PMK-15-Tahun-2025-Pemeriksaan Pajak. RUJUKAN: PMK-15-Tahun-2025-Pemeriksaan Pajak. RINGKASAN ISI: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan
TANGGAL NEWSLETTER: 28 Februari 2025 SUMBER INFORMASI: KEP 67 PJ 2025 Penghapusan Sanksi Administratif. RUJUKAN: KEP 67 PJ 2025 Penghapusan Sanksi Administratif. RINGKASAN ISI: Direktorat
TANGGAL NEWSLETTER: 29 Desember 2023 SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. RUJUKAN: Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Januari 2024 SUMBER INFORMASI: 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. 2. BUKU – Buku PPh 21-26 Release 20240108. RUJUKAN:
TANGGAL NEWSLETTER: 31 Januari 2024 SUMBER INFORMASI: PER-2/PJ/2024 terkait Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Februari 2024 SUMBER INFORMASI: Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Hari Libur Pada Hari dan Tanggal
TANGGAL NEWSLETTER: 16 Februari 2024 SUMBER INFORMASI: Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.09/2024 tentang Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Pada Sistem Administrasi Perpajakan. Siaran Langsung Instagram akun resmi
TANGGAL NEWSLETTER: 28 Februari 2024 SUMBER INFORMASI: B 1120 022024 Sosialisasi Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2024. B 213 022024 Batasan Besaran Upah Program
TANGGAL NEWSLETTER: 6 Maret 2024 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 236 Tahun 2024; Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
TANGGAL NEWSLETTER: 28 Mei 2024 SUMBER INFORMASI: Perpres Nomor 59 Tahun 2024 RUJUKAN: Perpres Nomor 59 Tahun 2024 RINGKASAN ISI: Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden (PERPRES)
TANGGAL NEWSLETTER: 3 Juli 2024 SUMBER INFORMASI: 1. PER-06-PJ-2024 Penggunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan NITKU Dalam Layanan Administrasi Perpajakan. 2.
TANGGAL NEWSLETTER: 27 Agustus 2024 SUMBER INFORMASI: 1. Nota Dinas NOMOR ND-14/PJ/PJ.02/2024. 2. Lampiran Nota Dinas NOMOR ND-14/PJ/PJ.02/2024. RUJUKAN: 1. Nota Dinas NOMOR ND-14/PJ/PJ.02/2024. 2.
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Desember 2022 SUMBER INFORMASI: Akun resmi media sosial Instagram Direktorat Jenderal Pajak. RUJUKAN: Akun resmi media sosial Instagram Direktorat Jenderal Pajak. RINGKASAN ISI:
TANGGAL NEWSLETTER: 20 Januari 2023 SUMBER INFORMASI: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. RUJUKAN: Peraturan Pemerintah Nomor 55
TANGGAL NEWSLETTER: 7 Februari 2023 SUMBER INFORMASI: Informasi Update Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 https://pajak.go.id/id/aplikasi-pajak/e-spt-masa-pph-pasal-21-26-versi-2500. RUJUKAN: Informasi Update Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 https://pajak.go.id/id/aplikasi-pajak/e-spt-masa-pph-pasal-21-26-versi-2500. RINGKASAN
TANGGAL NEWSLETTER: 17 April 2023 SUMBER INFORMASI: PMK Nomor 243 Tahun 2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). RUJUKAN: PMK Nomor 243 Tahun 2014 Tentang Surat Pemberitahuan
TANGGAL NEWSLETTER: 7 Juli 2023 SUMBER INFORMASI: PMK NO 66 TAHUN 2023 tentang Perlakuan Pajak atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam
TANGGAL NEWSLETTER: 25 Oktober 2023 SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 RUJUKAN: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 Cara memperoleh NITKU
TANGGAL NEWSLETTER: 5 April 2022 IMPLIKASI PERUBAHAN: Aplikasi e-Faktur versi 3.2 hanya boleh dipasang (di-install) mulai tanggal 1 April 2022 Pengguna e-SPT 1107 PUT harap menggunakan
TANGGAL NEWSLETTER: 7 Juli 2022 SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18-PMK.03-2021 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020
TANGGAL NEWSLETTER: 21 Juli 2022 SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022. Siaran Pers SP-43 2022 NPWP Format Baru PMK 112 2022. RUJUKAN: Peraturan
TANGGAL NEWSLETTER: 24 Oktober 2022 SUMBER INFORMASI: Post IG DJP Online – e-Pbk RUJUKAN: Post IG DJP Online – e-Pbk RINGKASAN ISI: Melalui akun media
TANGGAL NEWSLETTER: 3 Februari 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: 1. Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) masa Januari s.d. Juni 2021 untuk Pegawai dengan kriteria
TANGGAL NEWSLETTER: 26 April 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perubahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perubahan penentuan
TANGGAL NEWSLETTER: 2 September 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: NA SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
TANGGAL NEWSLETTER: 3 November 2021 IMPLIKASI PERUBAHAN: Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan. SUMBER INFORMASI: Salinan Undang-Undang Nomor
TANGGAL NEWSLETTER: 20 Juli 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Untuk Perusahaan yang baru mendapatkan Insentif Pajak sejak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020: Pemberian Fasilitas
TANGGAL NEWSLETTER: 15 Mei 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK XXX (KLIEN): Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah disampaikan melalui e-Reporting Insentif Covid-19 pada
TANGGAL NEWSLETTER: 5 Mei 2020 IMPLIKASI PERUBAHAN: Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (Masa April-September 2020) untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pemberian Fasilitas PPh
TANGGAL NEWSLETTER: 22 April 2020 SUMBER INFORMASI: Siaran Pers Nomor: SP-16/2020 RUJUKAN: Siaran Pers Nomor: SP-16/2020 RINGKASAN ISI: Dalam rangka meringankan beban Wajib Pajak
TANGGAL NEWSLETTER: 30 Maret 2020 SUMBER INFORMASI: Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020 terkait Kebijakan Perpajakan sehubungan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 RUJUKAN: Keputusan Dirjen
TANGGAL NEWSLETTER: 26 Maret 2020 SUMBER INFORMASI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Januari 2020 SUMBER INFORMASI: Direktorat Jenderal Pajak. RUJUKAN: Direktorat Jenderal Pajak. RINGKASAN ISI: Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Website Direktorat Jenderal
TANGGAL NEWSLETTER: 9 Desember 2019 SUMBER INFORMASI: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-692/PJ/2019 RUJUKAN: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-692/PJ/2019 RINGKASAN ISI:
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Imigrasi membuat Perjanjian Kerjasama yang dibuat dalam rangka membangun kerjasama berupa pemanfaatan data identitas Wajib Pajak dan keimigrasian untuk
Sehubungan dengan Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H yang jatuh pada Tanggal 11 Juni 2018 s.d. 20 Juni 2018 sebagaimana
Sehubungan dengan Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H yang jatuh pada Tanggal 11 Juni 2018 s.d. 20 Juni 2018 sebagaimana
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 kini diwajibkan menggunakan e-Filing. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI
Disebutkan di dalam PER-26/PJ/2017 pada Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk
TANDA TANGAN PADA BUKTI POTONG PPH PASAL 21 DAN/ATAU PPH PASAL 26 Pemberian Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 kepada
Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak atau tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), salah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya KEP-103/PJ/2017 mengenai Pengecualian Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan SPT Masa Elektronik untuk Masa Januari 2017. Bersama dengan ini kami informasikan, bahwa sehubungan
Untuk mengantisipasi terjadinya beban puncak terkait dengan pelaksanaan pelaporan pajak orang pribadi dan pelaksaan tax amnesty yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal
e-Form adalah formulir elektronik yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk mengisi formulir SPT Tahunan secara offline tanpa harus selalu terhubung dengan internet. Untuk
Terkait dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2017 pada Tanggal 23 Januari 2017 mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik. Berikut adalah jenis-jenis Surat Pemberitahuan
Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 /PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pasal 1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan
Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50% dibandingkan besaran PTKP yang berlaku sejak Tahun 2015. Dengan demikian, seluruh Wajib Pajak baik
Tinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus membayar pajak dengan menggunakan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing efektif per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing,
Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan terkait kenaikan batas minimun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 sebesar 50% dari Penghasilan Tidak Kena
e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. e-SPT PPh 21 / 26 digunakan untuk membuat laporan
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 03/PJ.09/2016 TENTANG PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2016 TIDAK DIKENAKAN SANKSI Sehubungan dengan kendala di sistem pelaporan SPT Tahunan PPh
Terkait dengan terbitnya PER Dirjen Pajak No. 03/PJ/2015 Tanggal 13 Februari 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengganti aplikasi e-Filing lama ke e-Filing baru yang telah
Sistem pembayaran pajak berbasis manual atau hardcopy yang selama ini dilayani hampir semua Bank Swasta dan Bank BUMN serta Kantor Pos telah berakhir pada Tanggal
Disebutkan di dalam PER-30/PJ/2015 pada Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak diubah sebagai berikut:
Pada Siaran Pers yang telah disampaikan sebelumnya bahwa atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana perubahan tersebut telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan untuk kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi sebesar Rp36.000.000,- setahun atau dapat dikatakan untuk penghasilan sebesar
Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu fasilitas
Berdasarkan Pasal Dua Belas (12) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 bahwa pelaporan pajak mempunyai batas akhir bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Pihak-pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau
Pemerintah berencana menyesuaikan besaran nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24.000.000 setahun menjadi Rp36.000.000 setahun. Upaya ini diyakini tidak akan menyusutkan penerimaan pajak terlalu besar
Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), oleh karena itu Direktorat
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 terTanggal 18 November 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pasal
Sehubungan dengan Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 terTanggal 18 November 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2014 TANGGAL 3 JULI 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
Sehubungan dengan Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 terTanggal 18 Oktober 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau
Sehubungan dengan Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 terTanggal 18 September 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau
Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat perubahan Sistem Aplikasi Pajak (e-SPT) Penghasilan PPh21/26 sesuai PER-14/PJ/2013. Berdasarkan informasi dari Dirjen Pajak, berikut ini kami menyampaikan
TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN PAJAK SESUAI PER-38 TAHUN 2009 KODE AKUN PAJAK 411121 UNTUK JENIS PAJAK PPh PASAL 21 KODE JENIS
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TANGGAL 20 JUNI 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Sehubungan dengan perbaikan redaksional pada Lampiran III Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
e-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak berbentuk Elektronik, dimana e-Faktur Pajak ini memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak akan semakin yakin